23 Kementerian dan Lembaga Peroleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian

BPK
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada 23 kementerian dan lembaga (K/L). Selain itu 8 K/L memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan terhadap laporan 7 K/L, BPK Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Itu hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) tahun 2014.

Pihak BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan 38 Kementerian/Lembaga di Lingkungan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III) di Jakarta, Senin (15/6/2015).

Deputi Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo yang datang bersama Kepala Biro Perencanaan Keuangan Amperawan mewakili Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto menerima hasil penilaian dari BPK yang memberikan opini WTP atas laporan keuangan Sekretariat Kabinet 2014.

Laman Setkab menyebutkan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno atas nama para menteri dan Kepala Lembaga menyampaikan terima kasih atas kerja keras pimpinan dan segenap auditor BPK terutama di lingkungan Auditorat Keuangan Negara III (AKN III).

“Kita juga mengucapkan terima kasih dan bersyukur bahwa proses pemeriksaan berjalan dengan baik, selesai tepat waktu, dan menghasilkan laporan hasil keuangan yang cermat, teliti, akurat, dan akuntabel,” kata Pratikno, seperti dipetik dari laman Sekretariat Kabinet.

Dikatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi saat menerima hasil laporan pemeriksaan, di Istana Bogor, beberapa waktu lalu, pemerintah akan menindaklanjuti laporan pemeriksaan BPK semaksimal mugkin.

Mengenai teguran BPK atas sejumlah K/L, Mensesneg Pratikno menyampaikan ucapan terima kasih, dan berjanji akan mendukung seluruh staf untuk melakukan pengawasan internal secara baik, agar seluruh jajaran di bawah pimpinan organisasi K/L bisa menjalankan fungsinya secara optimal.

Dikemukakan, kita saling membantu untuk memperbaiki banyak hal. Kita sempurnakan ketentuan-ketentuan perundangan yang belum jelas, kita revisi yang tidak sesuai dengan tuntutan regulasi maupun efektivitas dan efisiensi.

Menurut Mensesneg, hasil pemeriksaan BPK itu merupakan cambuk bagi jajaran pemerintah, dan semua K/L berjanji ke depannya akan terus meningkatkan akuntabilitas, bukan hanya dari tahun ke tahun, tapi juga secara sistematik dan terlembaga sehingga bisa dicegah kemungkinan penyelewengan. (ril/ender)

Berita Terkait

Komentar

Komentar