17 Pulau Buatan Segera Dibangun di Teluk Jakarta
Laporan: Redaksi
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dalam waktu dekat ini pembangunan konstruksi 17 pulau buatan di Teluk Jakarta akan segera dimulai. Pembangunan pulau seluas 5.153 hektar itu diperkirakan menelan biaya sebesar Rp 300 triliun.
“Investasinya sekitar Rp 300 triliun untuk reklamasi 17 pulau yang totalnya sekitar 5.100 hektar,” kata Kepala Sub Direktorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum, Eko Budi Kurniawan, seperti dikutip dari detikfinance, akhir pekan lalu.
Meskipun secara total kebutuhan investasi sangat besar, namun bila dihitung biaya reklamasi per meter perseginya sangat murah, yakni hanya Rp 4-6 juta per meter persegi. Jauh lebih murah ketimbang harus membebaskan lahan di daratan Jakarta yang rata-rata sudah di atas Rp 8 juta per meter persegi.
Reklamasi pantai dengan membangun 17 pulau buatan merupakan bagian dari rencana pengembangan kawasan mandiri terpadu, yang terdiri dari pusat niaga, pemukiman, dan pariwisata di Jakarta. Konstruksi fisik pulau diperkirakan memakan waktu sekitar 1-2 tahun dan pengembangan menjadi kawasan utuh lengkap dengan infrastruktur berupa pemukiman, gedung, jalan dan infrastruktur lain, ditargetkan selesai tahun 2030.
Rencana reklamasi pantai utara Jakarta sepanjang 32 km sudah direncanakan kurang lebih 20 tahun lalu. Namun proyek ini rencananya baru dimulai pada awal tahun 2015.
Kepala Sub Direktorat Perkotaan Ditjen Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Eko Budi Kurniawan menyebutkan, proyek reklamasi 17 pulau buatan di lepas pantai utara Jakarta seluas 5.000 hektar ini, bukan hal yang baru direncanakan di Indonesia.
Bermula di tahun 1995, kala itu bertepatan dengan momentum “Indonesia Emas,” muncul ide dari Presiden Soeharto ingin Jakarta jadi kota pantai modern alias waterfront city, seperti di negara-negara di Asia Pasifik, antara lain Singapura, Sydney atau Hong Kong.
“Awal 1990-an terdapat prakarsa untuk berinvestasi di kawasan Pantura. Jadi ide awalnya datang saat zamannya Pak Harto. Awalnya ini ide pemerintah pusat,” kata Eko. (red/anthon)