Bangkit dan Jangan Sampai Ketinggalan Kereta

Oleh: Fauzi Aziz

UNGKAPAN jangan sampai ketinggalan kereta sederhana, tapi sangat dalam maksudnya pada saat kita mentransformasikannya dalam kehidupan sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Ungkapan jangan sampai ketinggalan kereta memberikan pelajaran yang sangat berharga, yakni kita harus bisa hidup disiplin dan selalu mengejar ketertinggalan dalam berbagai dimensi kehidupan.

Kalau terus-menerus ketinggalan kereta, berarti tidak akan pernah mengalami perubahan. Kita akan selalu berada dalam stasiun kehidupan yang sama tanpa pernah melihat stasiun kehidupan yang lain. Posisinya status quo dalam kurun waktu yang panjang, nyaris tanpa perubahan. Pada kondisi yang demikan, sudah pasti kita menjadi manusia atau bangsa yang mengalami kerugian yang amat besar, baik secara material maupun spiritual.

Melihat beberapa bangsa lain yang telah lebih dulu unggul dan berhasil membangun peradabannya, kita harus berkata jujur, bangsa ini masih ketinggalan. Ketertinggalan ini disebabkan ribet dengan urusan rumah tangga. Yang bikin ribet kalangan elite politik, karena mereka telah tersandera oleh permainan yang mereka lakukan dalam menjalankan sistem demokrasi.

Kehidupan berbangsa dan bernegara dibuat seperti mainan, sehingga rumah tangga negeri ini selalu diguncang gempa politik. Peristiwa politik di sepanjang tahun selalu diwarnai oleh syak wasangka dan ada nuansa untuk menjatuhkan lawan politik. Suasana ini amat terasa di lembaga legislative. Proses politik dan proses hukum dicampur-aduk, karena kepentingan yang subjektif.

Ketika peristiwa hukum, seperti kasus korupsi, menjerat anggota parpol, maka medan pembelaan yang dilakukan bukannya melalui proses hukum,tetapi cenderung melalui proses politik atau kombinasi di antara keduanya, sehingga menimbulkan bias hukum yang lumayan dahsyat.

Perubahan Mendasar

Penegakan hukum yang menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan menjadi terganggu dan tererosi oleh proses politik. Untuk yang satu ini, rakyat punya sikap sendiri, yaitu tidak suka kalau kehidupan berbangsa dan bernegara dikotori oleh perilaku “politik dagang sapi”. Maka, ke depan dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai presiden dan wakil presiden tahun 2014-2019 terjadi perubahan yang mendasar dalam penegakan hukum dan reformasi atau mampu melaksanakan progam penyesuaian struktural di bidang sosial, budaya, dan ekonomi secara melembaga.

Tindakan yang bersifat ad hoc sebaiknya dihindari, karena pada umumnya tidak banyak membantu dalam penyelesaian masalah. Langkah itu penting, karena bangsa ini tidak ingin ketinggalan kereta dalam menatap masa depan. Kita berikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk bekerja dengan seluruh anggota kabinetnya melakukan berbagai pembenahan di banyak bidang agar bangsa ini berhasil menjadi bangsa yang berdaya saing tinggi, sehingga menjadi salah satu bangsa yang unggul.

Lakukan proses politik yang benar dalam mengurus negeri ini, baik yang berjalan di lembaga eksekutif maupun di legislatif. DPR yang akan datang kita harapkan dapat tampil lebih bermartabat dan beradab, serta ikut aktif membenahi banyak masalah yang dihadapi oleh bangsa ini. Jangan gaduh dalam membuat kegembiraan politik. Benahi undang-undang yang selama ini dinilai tumpang-tindih dan cenderung saling menyandera ketika hendak diimplementasikan sebagai prioritas progam legislasi.

Tahun 2015-2019 harus kita jadikan momentum konsolidasi seluruh komponen bangsa dan sekaligus sebagai momentum kebangkitan di bidang politik, ekonomi, dan budaya, untuk mewujudkan daya saing bangsa secara keseluruhan. Rekonsiliasi juga harus segera dilakukan di tingkat elite politik, baik di pusat maupun daerah. Semoga pemerintahan Jokowi-JK dapat terbebas dari praktik politik kotor dan transaksional. Rakyat berharap agar presiden dan wakil presiden dapat berbagi tugas mengawasi pelaksanaan APBN setiap tahun.

Dalam kerangka pembagian tugas tersebut, maka presiden sebaiknya fokus menangani kebijakan dan wakil presiden menyelanggarakan fungsi pengawasan pelaksanaan pembangunan dan penggunaan anggaran di masing-masing kementerian/lembaga. Pada kabinet Jokowi-JK, kita harapkan program revolusi mental dapat segera dimulai dari anggota kabinet dan jajaran birokrasinya, baik di pusat maupun daerah. Semuanya itu harus dimulai dan dikerjakan agar bangsa ini segera membangun peradabannya untuk menjadi bangsa yang unggul. ***