Benarkah Kaum Hawa Lebih Dipercaya ?

JAKARTA, (tubasmedia.com)- Benarkah kaum hawa lebih dipercaya ketimbang kaum pria? Bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) jawabannya barang kali bisa benar sehingga harus menunjuk sebut saja 9 “Srikandi” sebagai Panitia Seleksi (Pansel) untuk memilih pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bahkan, keputusan Jokowi ini dinilai oleh berbagai pihak sebagai terobosan politik. Meski ada juga yang mengritisi dengan mengaitkannya dengan kesetaraan jender.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik & Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi, langkah ini dalam  perspektif politik justru merupakan terobosan politik yang patut diapresiasi.

Sebab kesembilan orang “Srikandi” itu adalah figur yang kompeten di bidangnya masing-masing yang terkait dengan pemberantasan korupsi. “Pilihan presiden ini harus dihargai dan didukung,” ujar Muradi meyakinkan saat dimintai tanggapannya oleh tubasmedia.com, Jumat (22/5/15) di Bandung..
Muradi kemudian menambahkan, ada empat pesan yang dapat dipahami mengapa Pansel ini merupakan terobosan politik yang baik bagi pemerintah dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pesan pertama, langkah ini mematahkan mitos yang selama ini berkembang bahwa pemberantasan korupsi adalah pekerjaan yang berat dalam penegakan hukum dan didominasi oleh komisioner laki-laki.

Bahkan sejak berdiri 12 tahun yang lalu, belum ada komisioner perempuan. Langkah ini bisa dianggap bagian dari memecah mitos dan ada perempuan yang cakap rekam jejaknya untuk mendaftar dan lolos untuk bahu membahu dalam pemberantasan korupsi di indonesia.

Pesan kedua, Pansel ini juga memiliki kecenderungan yang lebih komprehensif  dalam menentukan sejumlah calon pimpinan KPK, karena memiliki pemahaman yang luas berkaitan dengan kemungkinan praktik penyimpangan calon pimpinan KPK.

Pesan ketiga, Pansel ini juga akan cenderung detail pada proses seleksi karena masing-masing memiliki kepakaran dan spesialisasi di bidangnya. Sehingga mengurangi kemungkinan penyimpangan pimpinan di masa yang akan datang.

Terakhir, ia menyebut pesan yang disampaikan Jokowi adalah pesan politik serius bagi DPR, khususnya Komisi III bahwa proses seleksi ini akan sangat ketat dan menutup peluang terjadinya transaksi politik dalam penentuan lima nama pimpinan KPK di DPR.

Dapat disimpulkan bahwa Pansel ini menjadi penegas bahwa komitmen presiden juga harus direspon sama baiknya oleh DPR dengan memilih pilihan terbaik dari nama yang disodorkan presiden yang berbasis pada hasil pansel KPK yang diisi oleh srikandi-srikandi terbaik Indonesia tersebut. (marto tobing).