DPR Galang Petisi Online Adili ‘Grand Corruption’
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Dalam rangka memperingati Hati Anti Korupsi Dunia, Dewan Perwakilan Rakyat mendukung gerakan South East Asian Parliamentarians again Corruption (SEAPAC) menggalang petisi online membawa kasus-kasus korupsi utama agar dapat diadili melalui mekanisme intenasional.
Salah satu upaya tersebut adalah dengan memperkuat kampanye GOPAC (Global Parliamentarians or Against Corrupion) untuk menggolongkan kejahatan korupsi utama (grand corruption) sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Bila komunitas internasional setuju, maka grand corruption dapat masuk dalam kategori kejahatan kemanusiaan dan yurisdiksi pengadilan intemasional bisa bergerak. Kejahatan kemanusiaan bisa diadili melalui Statuta Roma,” kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/12/2014).
Upaya tersebut, sambung Fadli, membutuhkan kampanye yang terus menerus dari komunitas internasional. Saat ini, jelas politisi Gerindra tersebut, GoPAC telah mendesain micro-site untuk mendukung kampanye tersebut. Situs mikro tersebut diluncurkan pada hari ini, 9 Desember, bertepatan dengan peringatan hari Anti-Korupsi Internasional.
“Dengan kampanye yang secara resmi diberi tagar #PreventProsecuteParalyze ini, SEAPAC berharap masyarakat luas akan tergerak untuk mengirim petisi, member pesan ke dunia internasional bahwa korupsi mutlak untuk dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan,” paparnya.
Gerakan anti korupsi anggota parlemen di tingkat Asia tenggara menurut Fadli Zon, akan berperan besar dalam kampanye tersebut. Seiring dengan penguatan komunitas regional, akan ada sedikitnya 600 masyarakat ASEAN yang tentu memiliki harapan besar terhadap penguatan rezim anti- korupsi di dunia.
“Kami menyadari bahwa mekanisme untuk membawa grand corruption ke ranah peradilan intenasional masih perlu dikaji lebih mendalam, dan karenanya mendorong GOPAC untuk mengidentifikasi dikaji lebih mendalam menegaskan perlunya pengkajian langkah yang dapat membantu ide itu,” tutup dia. (nisa)