Laporan: Redaksi
Trimedya Pandjaitan
JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Dua kementrian yang masing-masing dipimpin Andi Mallarangeng dan Muhaimin Iskandar telah menciderai tim Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Tim kabinet pimpinan Presiden SBY tampaknya tersandera.
Awal pekan ini sepertinya menjadi mimpi buruk bagi Presiden SBY. Betapa tidak, dua pembantunya di kabinet berturut-turut menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Apalagi kalau bukan urusan kasus korupsi di instansi yang dipimpin kedua menteri itu.
Senin (20/2/2012), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Abdul Muhaimin Iskandar bersaksi di Pengadilan Tipikor terkait kasus dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Rabu (22/2/2012) ini, Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng menjadi saksi kasus suap pembangunan wisma atlet, Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Hampir setengah hari lamanya, kedua menteri itu meninggalkan kerja resminya sebagai menteri di KIB II untuk bersaksi di persidangan.
Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Trimedya Pandjaitan menilai dipanggilnya sejunlah menteri dalam persidangan di Pengadilan Tipikor terkait kasus korupsi jelas menganggu kinerja kabinet.
“Terutama soal konsentrasi dia sebagai menteri, apalagi ini dalam kasus korupsi. Nama-nama yang disebut jelas akan terganggu,” katanya di sela-sela peluncuran buku “Empat Pilar untuk Satu Indonesia” di gedung DPR, Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (22/2/2012).
Selain itu, kata Trimedya, pemanggilan sejumlah menteri SBY di Pengadilan Tipikor akan merusak citra pemerintahan SBY yang sejak awal mengkampanyekan sebagai kabinet antikorupsi dengan wujud penandatanganan pakta integritas.
“Presiden SBY tidak bisa membiarkan ini. Dia harus mencermati fenomena ini dengan seksama,” tambah Ketua DPP PDI Perjuangan.
Mantan Ketua Komisi Hukum DPR ini menilai hingga saat ini Presiden SBY belum melakukan apapun terkait menterinya yang dikaitkan dengan berbagai skandal korupsi. Seharusnya, kata Trimedya, SBY tidak hanya mengurus kasus korupsi yang menjerat kadernya di Partai Demokrat.
“Tapi yang lebih penting soal kabinetnya. Karena yang dirugikan jelas rakyat. Jadi menteri-menteri harus dimonitor betul terutama yang dipanggil berkali-kali oleh KPK,” tegas Trimedya. (red)
Tweets
Komentar
Komentar Anda
yah harusnya dipecat saja ya..biar diganti dengan org yang konsentrasi ngurs rakyat