ERP tak Efektif
Laporan: Redaksi
Ilustrasi
JAKARTA, (Tubas) – Rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar dianggap sebagai kebijakan yang represif. Program yang mengadopsi kebijakan dari negara lain ini tidak didukung dengan perencanaan matang terutama di bidang transportasi umum massal.
Demikian pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago. Menurutnya, potensi kemacetan tetap akan terjadi di kawasan yang tidak menggunakan ERP, sehingga penerapan kebijakan ini akan sama tak efektifnya dengan 3 in 1 yang saat ini diterapkan DKI.
“ERP hanya akan membuat ruang eksklusif, tujuan tidak jelas untuk atasi kemacetan atau untuk merampok uang rakyat yang tiap tahun sudah disetor ke Pemprov Rp 6 miliar lewat pajak dan retribusi,” ujar Andrianof dalam dalam diskusi ‘Mengurai Masalah Infrastruktur di DKI Jakarta’ di Galeri Cafe, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Jumat, 4 Maret 2011.
Andrinof mengatakan ERP hanya bisa diterapkan apabila pola transportasi makro (PTM) yang selama ini digadang-gadangkan pemprov DKI sudah berjalan dengan baik. Begipula dengan kota-kota besar di negara lain yang menerapkan ERP lebih dulu, transportasi umum massal mereka menurut Andrinof sudah terintegrasi dengan baik.
“ERP bisa jalan kalau proyek revitalisasi Kereta Api sudah berjalan, jembatan penyeberangan tersedia, angkutan umum nyaman. ERP tidak boleh diwujudkan demi bisnis semata lalu merugikan orang banyak,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Azas Tigor Nainggolan mengatakan ERP tetap harus diberlakukan segera di Jakarta. Menurutnya, karakteristik masyarakat Jakarta yang tingkat disiplinnya rendah harus dipaksa melalui sistem seperti ERP.
“Kita harus paksa mereka untuk pakai busway dengan menerapkan ERP, karena orang Jakarta ini susah, harus dipaksa,” katanya. ***