Fahri Hamzah Dukung Jokowi Reshuffle Kabinet

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah mendukung rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk melakukan evaluasi kabinet.

Evaluasi tentunya menurut Fahri harus dilakukan Jika presiden menilai kinerja para menteri-menterinya tidak bisa berjalan sesuai yang diharapkan dan supaya pemerintahan bisa berjalan lebih efektif dan bermanfaat untuk terjadinya upaya-upaya perbaikan.

“Satu, penilaian objektif bahwa menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan berdasar pada hak prerogatif presiden. Disamping hak, presiden juga memiliki kewajiban untuk mengevaluasi kinerja para menterinya. Dan DPR mendukung pemerintah untuk melakukan itu agar pemerintah berjalan lebih baik termasuk jika harus mereshuffle kabinet,” kata Fahri dalam keterangannya, Rabu (6/5/2015).

Dari pengalaman dirinya maupun anggota-anggota DPR saat ini sebagai mitra pemerintah,banyak menteri-menteri karena baru di pemerintahan dan tidak berpengalaman tidak bisa cepat melakukan penyesuaian. Ketidakcepatan penyeduaian itu tambahnya mungkin disebabkan oleh keterbatasan kemampuannya untuk menyesuaikan diri.

“Terhadap para menteri-menteri yang seperti ini reshuffle pantas dilakukan,” bebernya.

Presiden Jokowi menurutnya juga harus bisa memanfaatkan moment kekompakan pemerintah dan DPR saat ini untuk menggati para menteri-menterinya yang bisa menjaga dan memelihara sinergitas Pemerintan dan DPR yang ada saat ini.Politisi PKS ini menambahkan saat ini mayoritas politisi di DPR menganggap sudah saatnya untuk bekerja dan menghentikan persaingan antara DPR dan pemerintah.

“Presiden Jokowi harus bisa memanfaatkan momen ini. Persaingan sudah selesai dan kami ingin membantu presiden. Masalahnya kalau menteri-menterinya justru tidak siap membantu presiden, bahkan menimbulkan pekerjaan baru dan masalah bagi presiden, maka menteri yang seperti ini harus dievaluasi karena tidak boleh ada yang menggangu kelancaran kerja presiden terutama untuk terus berkoordinasi dan bersinergi dengan DPR,” tambahnya.

Fahri menilai pandangannya itu objektif, namun sayangnya dirinya tidak mau menegaskan menteri-menteri mana saja yang harus dievaluasi.

“Kita tidak menyebut nama dan posnya. Tetapi sangat penting presiden kalaupun toh mau melakukan reshuffle, harus betul-betul pertimbangannya matang dan tidak emosional. Menteri yang menggantikan harus benar-benar bisa kerja dan bukan sekedar pencitraan,” imbuhnya.

Dia pun meminta agar kapasitas seorang menteri dikaitkan harus dari kalangan profesional murni karena bagaimanapun seorang menteri harus bisa berpolitik.

“Berpolitik itu artinya dia bisa menyadari powernya yang besar untuk kemudian melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat umum dan politisi. Jadi jangan dia kemudian cuek menganggap DPR tidak penting atau bahkan melecehkan DPR. Itu justru akan merusak kerja pemerintahan secara umum,” pungkasnya. (nisa)