Hulunisasi dan Hilirisasi Industri

Oleh: Fauzi Aziz

PEMBANGUNAN sektor riil di Indonesia, yang penggerak utamanya sektor industry, kini berada pada tahap yang paling menentukan. Dikatakan demikian karena kalau sampai terjadi kondisi di mana Indonesia “tidak berhasil” mengakselerasi pembangunan sektor industrinya sepuluh tahun ke depan, maka Indonesia mendapat ancaman sebagai negara yang tidak berhasil keluar dari jebakan midlle income trap.

Pada kondisi yang lain, Indonesia juga mendapatkan “ancaman”, karena daya saing industri dalam negeri relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, baik di ASEAN maupun pasar global. Sementara itu, pada akhir 2015, perdagangan bebas ASEAN akan dimulai. Daya saing yang relatif rendah telah membawa ancaman lain, berupa tekanan terhadap posisi neraca transaksi berjalan.

Antara lain disebabkan ketergantungan industri terhadap impor bahan baku/penolong, komponen, dan barang modal sangat tinggi, mencapai sekitar 90% dari total impor. Sudah begitu, di lingkungan sektor industri harus tumbuh masih banyak persoalan yang menyebabkan biaya produksi tinggi akibat biaya logistik, biaya bunga, dan faktor lain.

Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar sektor industri dapat berakselerasi dengan tingkat daya saing yang tinggi? Jawabannya mudah, yaitu ciptakan kebijakan yang probisnis. Ini saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah yang akan datang. Cost doing business di Indonesia tergolong tinggi, karena hambatannya bersifat sistemik, baik disebabkan sistem regulasi maupun sistem pelayanan birokrasi. Di sektor industry, tampaknya banyak hal yang harus dilakukan, antara lain, emerintah harus melaksanakan program hulunisasi dan hilirisasi dalam waktu yang bersamaan.

Program hulunisasi adalah membangun proyek-proyek industri yang akan menghasilkan bahan baku/bahan antara dalam rangka pendalaman struktur industri. Sedangkan program hiirisasi dilakukan agar sumber daya alam yang tersedia di dalam negeri, seperti bauksit, diolah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Bukan hanya sekadar membangun, tetapi produk yang dihasilkan secara komersial harus diterima oleh pasar, karena daya saingnya tinggi dibandingkan dengan barang sejenis asal impor.

Beban Ekonomi

Mengenai hulunisasi dan hilirisasi mungkin ada yang berpendapat semacam proyek mercusuar yang ambisius. Namun, jika progam itu tidak diwujudkan, hampir semua sektor industri akan menjadi beban ekonomi nasional akibat boros dalam penggunaan devisa untuk mengimpor bahan baku/penolong dan komponen/suku cadang serta barang modal.

Siapapun yang akan menjadi menteri perindustrian kelak, dia mempunyai tanggung jawab yang tidak ringan untuk bisa merealisasikan program hulunisasi dan hilirisasi di sektor indsutri. Pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sepenuhnya menjadi kewenangan menteri perindustrian. Tugas ini pasti tidak mudah, karena bersinggungan dengan sektor lain dan kepentingan wilayah yang juga punya sistem perundang-undangan sendiri.

Fungsi koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah yang efektif akan memberikan kontribusi besar untuk merealisasikan program hulunisasi dan hilirisasi di sektor industri.

Program ini pasti memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena itu, di sektor hulu di mana sektor swasta tidak terlalu tertarik untuk menamankan modalnya, pemerintah sebaiknya melakukan investasi langsung sebagai pioner. Program hulunisasi dan hilirisasi harus berjalan seiring dan dalam tempo 10 tahun ke depan secara bertahap.

Hambatan dan tantangannya cukup berat. Oleh sebab itu, penetapan skala prioritas menjadi penting untuk dilakukan. Realitasnya tidak semuanya harus dibangun, karena berbagai pertimbangan. Mencari dana murah di pasar internasional sudah sangat terbatas. Peminat dari investor global untuk mengapitalisasi asetnya di sektor industri tidak banyak dibandingkan dengan yang ingin menanamkan modal di sektor finansial dan jasa-jasa. ***