Intensifikasi untuk Pertanian Masa Depan

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kedaulatan pangan menjadi titik tolak membuat kebijakan pangan nasional. Artinya, masyarakat sendirilah yang menentukan jenis makanannya berdasarkan tradisi dan ketersediaan di daerahnya, bukan pasar.

Hal itu dikemukakan dosen dan Kepala Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Bisnis (LPPMPB) Universitas Kristen Indonesia (UKI) Jakarta, S.M. Doloksaribu, kepada tubasmedia.com, Selasa (22/7), menanggapi melonjaknya impor pangan dalam lima tahun terakhir ini.

Ia mengatakan, masalah pangan jangan menjadi domainnya Departemen Perdagangan. Diperlukan koordinasi lintas lembaga (masyarakat), departemen, dan pemerintah daerah dalam merumuskan alokasi sumber pangan dan konsumsi nasional. Dari diskusi tentang kedaulatan dan alokasi sumber itu, pemerintah dapat membuat Peta Pangan Nasional berbasis kedaulatan, alokasi sumber, penyebaran atau distribusi serta kebutuhan ekspor berdasarkan permintaan internasional.

Dikatakan, intensifikasi harus menjadi jawaban pertanian masa depan. Keterbatasan lahan dengan jumlah penduduk yang meningkat dan pembatasan alih fungsi lahan yang berlebihan, mengharuskan intensifikasi, bahkan pertanian bertingkat (bertumbuh vertikal). Peran teknologi pertanian dalam intensifikasi itu perlu diteliti dan dikembangkan di setiap daerah. Sagu di pesisir Papua dan sagu di Maluku memerlukan penelitian sendiri-sendiri dan saling melengkapi. “Demikian pangan yang lain seperti padi, jagung, ubi, dan ketela,” katanya. (ender)