Kalau Mau Ikuti Gebrakan Ahok “Rakyat Pasti Sejahtera”

Loading

Oleh: Marto Tobing

061114-bb1

KALAULAH semua kepala daerah mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Camat hingga Lurah bersama para Menteri, Jaksa Agung dengan Ketua Mahkamah Agung mau mengikuti langkah gebrakan yang dilakukan Ahok, maka harapan “rakyat pasti sejahtera”, saatnya menikmati kenyataan.

Caranya memang tidak mudah. Sebab langkah gebrakan itu baru bisa bergerak hanya jika dilakukan oleh para elite yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dan bernyali baja.

Mental nyali baja itu ada pada Ahok. Langkah gebrakan Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dikenal dengan panggilan Ahok itu mulai terasa menakutkan tentu saja di kalangan pejabat Pemprov DKI Jakarta yang bermental transaksional. Sebab mantan Bupati Belitung itu telah melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas kejahatan luar biasa itu di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Selain mengajak KPK, Ahok juga telah berdiskusi sekaligus mengajak keterlibatan Indonesia Corruption Watch (ICW). Langkah berikutnya, Ahok sudah meminta Sekda DKI Saefullah agar segera membuat Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengharuskan semua pejabat PNS melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Bahkan gaya hidup setiap pejabat Pemprov DKI pun akan disurvei.

Masalahnya, menurut Ahok, akar semua masalah di DKI termasuk soal kemacetan, banjir dan pelayanan sumber penyebab utama adalah korupsi. Karena itulah Ahok akan menindak staf dan pegawai yang masih coba-coba korupsi. Orang pintar banyak, uang banyak, semua ada. Hanya satu cara atasi akar masalah untuk mengatasi semua permasalahan Jakarta yakni bereskan korupsi.

1
2
CATEGORIES
TAGS