Kenaikan HPP Gabah Tidak Meningkatkan Kesejahteraan Petani ?

JAKARTA, (tubasmedia.com)- Pricing policy atau kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah tidak tepat dijadikan pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, kata Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang juga Dewan Pengawas Perum Bulog, Ardiansyah Parman. Apa alasanya ?

“Pricing policy itu malah akan membebani petani dan masyarakat ” kata Ardiansyah, dalam diskusi bertajuk “Beras dan Kedaulatan Pangan”, yang digelar KAGAMA dan Kompas di Jakarta, Sabtu, (23/5/2015).

Menurut Ardiansyah pihak pertama, petani. Sebanyak 14,2 juta rumah tangga petani merupakan buruh tani atau petani gurem yang juga konsumen beras.”Kalau dikalikan 4 (anggota keluarga) kira-kira ada 50 juta masyarakat miskin di desa terbebani” jelasnya

Pihak kedua, masyarakat umum yang harus membeli beras dengan harga lebih tinggi. “Kalau meningkatkan pendapatan petani ya dengan meningkatkan produktivitas, dan produksi. Bukan menaikkan harga,” kata Ardiansyah.

Jika produktivitas meningkat, tambah Ardiansyah keuntungan yang didapat petani akan lebih tinggi daripada kenaikan harga. Atas dasar itu, upaya yang dilakukan pemerintah saat ini dengan meningkatkan produktivitas pertanian dinilai sudah tepat.

Di samping berpeluang membebani masyarakat, kenaikan HPP juga dikhawatirkan Ardiansyah menyebabkan disparitas harga beras lokal dan produksi negara tetangga makin lebar. Kondisi ini menimbulkan Rawan terjadinya penyelundupan komoditas beras. (siswoyo)