Konflik TNI – Polri Ganggu Tatanan Demokrasi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Tatanan demokrasi di Indonesia dipastikan terganggu akibat kerap terjadinya bentrok antara institusi Polri dan TNI. Konflik institusi itu akan berdampak pada gesekan sosial dan budaya di tengah masyarakat, mengingat, fungsi dua institusi tersebut diantaranya menjamin keamanan masyarakat dan negara, kata Anggota Komisi III DPR Syarifuddin Sudding

“Faktor-faktor pemicu gesekan konflik antara kepolisian dan institusi TNI tidak terlepas dari masalah perebutan lahan bisnis, kesejahteraan TNI, Polri yang minim, dan masalah kewenangan,” katanya dalam diskusi di gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).

Paling krusial, tambah Sudding pemicu paling besar terjadinya gesekan adalah kewenangan yang berbeda antara Polri dengan TNI. Pasalnya, Polri yang berada langsung di bawah presiden memiliki kewenangan dan peluang mencapai kesejahteraan lebih besar.

“Anggota yang ada di tingkat bawah ketika lihat kemapanan salah satu pihak sementara pihak yang lain tidak seperti itu. Ini yang bisa meningkatkan terjadinya potensi-potensi konflik,”kata Sudding.

Menurut Suding negara perlu memberikan jaminan kesejahteraan bagi prajurit TNI maupun Polri. Selain, melakukan pembinaan yang baik kepada kedua institusi itu dengan pendidikan komunikasi.”Kalau di luar akan terbawa, kalau ada konflik akan menggunakan jalan-jalan komunikasi,” kata Sudding.

Kedua institusi juga perlu memperkuat akuntabilitas internal dengan membuat sistem pengawasan dan berlapis. Terutama di institusi kepolisian yang mana reformasi birokrasi belum terlihat berjalan baik.”Ketika ini bisa dilaksanakan dengan baik tanpa mengedepankan ego sektoral. Ego kedua institusi ini bisa menyatu,” tegas Sudding yang juga politisi Partai Hanura. (nisa)