Kontroversi Mobil Murah

Oleh: Sabar Hutasoit

SEPTEMBER 2013, menjadi bulan bersejarah bagi bangsa ini. Pasalnya, pada bulan tersebut, pemerintah bersama dunia usaha, akhirnya berhasil meluncurkan mobil yang disebut dengan mobil murah dan mobil ramah lingkungan serta hemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Mobil itu dijuluki juga dengan sebutan LCGC (low cost green car).

Peluncuran mobil murah ini tentunya sudah cukup lama dipersiapkan. Tujuannya adalah pemerataan agar seluruh masyarakat negeri ini, kendati berpenghasilan rendah bisa menikmati fasilitas kendaraan roda empat. Seperti apa yang pernah dilontarkan Menteri Perindustrian MS Hidayat, masa Indonesia yang sudah merdeka 68 tahun, rakyat kecilnya tidak bisa memiliki kendaraan roda empat.

Namun di balik niat baik itu, muncul protes dari sejumlah pihak, sebagai ketidaksetujuannya diproduksi mobil murah di Indonesia. Alasan yang klasik, khususnya datang dari Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi.

Alasan menambah kemacetan jalan di Jakarta menjadi yang terdepan diungkapkan Jokowi untuk menentang lahirnya mobil murah. Seperti pernah diberitakan, Jokowi tidak mendukung kebijakan pemerintah tentang Regulasi Mobil Murah dan Ramah Lingkungan. Pasalnya bakal membebani arus lalu lintas Jakarta yang sudah padat. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta akan berusaha mengantisipasi efek negatif dari kebijakan itu.

Salah satu strategi yang akan ditempuh Jokowi adalah menerapkan pajak khusus kepada mobil murah dimaksud. Maka itu tidak heran jika Hidayat bingung kenapa Jokowi akan menerapkan pajak khusus kepada mobil murah.

‘’Saya tidak setuju diberlakukan pajak khusus. Akan lebih adil jika dipajakin secara progresif mobil-mobil CC tertentu atau orang yang punya mobil kedua ketiga, itu lebih adil,” sergap Hidayat.

Dia heran jika Jokowi ingin membuat peraturan dan menarik pajak khusus dari mobil-mobil murah ini. Sebab, menurut Hidayat, yang memiliki kendaraan ini adalah rakyat dengan penghasilan yang pas-pasan.

Jika dilihat secara kasat mata, lalulintas Jakarta memang sudah sangat padat. Hampir tidak ada lagi badan jalan di ibukota yang luput dari serbuan kendaraan roda dua maupun roda empat. Jadi pantas memang jika ada perkiraan bahwa dengan lahirnya mobil murah, kepadatan arus lalulintas di Jakarta sudah akan semakin menjadi-jadi sebab hampir dapat dipastikan warga pemilik kendaraan roda empat akan semakin banyak karena bisa beli mobil dengan harga murah.

Tapi apakah etis alasan melarang memproduksi mobil murah hanya karena badan jalan yang padat. Bukankah masing-masing pejabat di negeri ini sudah dibagi tugas? Yang satu mengurus produksi barang, yang lain urus jalan dan lalulintas serta infrasturktur dan yang lainnya lagi mengurus hukum dan sebagainya dan sebagainya.

Terlambat

Kalau mau jujur, sebenarnya, kemacetan di Jakarta terjadi bukan karena mobil murah. Tapi sejatinya karena infrastruktur kita terlambat dibangun ditambah lagi disiplin pengguna jalan raya yang masih sangat buruk. Karena itu managemen trafick mesti dibenarin dan para pelanggar ditindak tegas. Hindari kompromi di tengah jalan. Dapat kita saksikan di negara-negara yang managemen trafick-nya disiplin, kemacetannya bisa terhindarkan. Jalan raya tertib dan terkendali walau terlihat padat.

Berpulang kepada alasan kemacetan lalu Indonesia hentikan produksi mobil murah, apakah dijamin tidak akan ada pertambahan kendaraan roda empat di Indonesia. Jawabnya pasti ada, sebab negara-negara tetangga juga sudah memproduksi mobil murah. Artinya, jika Indonesia stop produksi mobil murah, mobil sejenis juga akan mengalir deras dari negara tetangga.

Sekarang kita tinggal pilih hentikan produksi sendiri atau kita membeli mobil murah dari negara tetangga.

Solusi yang ditempuh mengatasi kemacetan jalan raya, sebenarnya bukan melarang sektor industri memproduksi mobil atau membebani pemilik mobil dengan beragam pajak dengan harapan agar tidak membeli mobil. Ini solusi yang kurang bijak sebab dengan tumbuhberkembangnya sektor industri di dalam negeri, itu artinya denyut jantung ekonomi nasional terus bergerak maju.

Malah sebaliknya, seluruh aparat pemerintah daerah harus menyediakan sarana dan prasarana kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakatnya bisa dengan aman dan nyaman menikmati apa saja yang dapat dimiliki, tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Untuk itu, ada baiknya, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masing-masing membenahi daerah kekuasaan masing-masing. Saling memperbaiki infrastruktur dan tidak perlu mencampuri urusan rumahtangga instansi lain.

Yang lebih tepat adalah membangun sinergi antarinstansi. Jika pelaku industri sudah berproduksi, pejabat yang mengurusi jalan, ya siapkanlah jalannya agar pendistribusian barang yang diproduksi lancar masuk pasar. Siapkan juga payung hukum jika mungkin ada masalah. Siapkan aparat keamanan biar aman dan nyaman. Demikian seterusnya para pemangku kepentingan negeri ini. Saling mendukung demi kepentingan rakyat.

Sudah barang tentu, lahirnya mobil murah berdampak positif terhadap perekonomian nasional. Yakni pengunaan kandungan lokal semakin meningkat, penyerapan tenaga kerja semakin membaik, devisa dapat dihemat karena kita sudah bisa beli mobil buatan sendiri. ***