Lahan Pertanian di Kota Depok Semakin Tergerus

DEPOK, (tubasmedia.com) – Pesatnya pertumbuhan pembangunan di Kota Depok, Jawa Barat, bardampak pada tergerusnya sejumlah area lahan pertanian yang menyebabkan petani semakin menjerit. Padahal, di bawah kepemimpinan Nur Mahmudi Isma’il, Kota Depok juga menetapkan ikon buah belimbing, serta selalu mengumandangkan salah satu program andalan yakni, menggalakkan program “Satu Hari Tanpa Nasi”, dengan mengubah menu makan pengganti nasi seperti, jagung, ketela, maupun sejenis umbi-umbian.

Jika merujuk pada slogan dan program tersebut, idealnya lahan pertanian yang ada di Depok, tidak kian menyusut. Namun demikian ironisnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok justru dinilai malah terkesan abaikan salah satu program pertanian dari pihak Provinsi Jabar, hingga berujung pada tumpahnya aksi puluhan massa dari kumpulan Serikat Tani Nasional (STN) di Balaikota.

“Pemkot tidak mampu realisasikan program 3.000 petani di Depok yang merupakan salah satu program dari provinsi. Seharusnya hal itu dapat diwujudkan,” kata Supardi salah seorang Koordinator aksi demonstrasi, dari STN belum lama ini di Balaikota.

“Untuk itu, kami meminta agar Kepala Dinas Pertanian Depok dicopot dari jabatanya karena telah gagal memperjuangkan kehidupan petani, dan gagal dalam meningkatkan lahan produktifitas pertanian di Depok,” teriak massa. Menjamurnya bisnis perumahan, pembangunan gedung pencakar langit, dan pusat bisnis perdagangan jasa, kian pertegas hilangnya lahan yang berfungsi sebagai resapan air itu. Data resmi Paguyuban Petani Depok, (PPD) mencatat, dari 3500 hektar luas lahan pertanian yang pernah ada, kini hanya tersisa 1.185 hektar saja.

“Berkurangnya lahan pertanian di lima wilayah Kecamatan di Depok, lantaran geliat program pembangunan yang digalakkan Pemkot Depok,” kata Ketua Paguyuban Petani Kota Depok Ramli Rahman Isnanto.

Dalam kurun waktu satu tahun, lahan pertanian di lima wilayah Kecamatan yang ada, berkurang hingga mencapai 0,86 persen. Akibatnya, kawasan hijau yang juga berfungsi sebagai daerah resapan air, serta sumber mata pencaharian warga asli kian tergerus.

Ironisnya, dikatakan Ramli, hilangnya lahan pertanian tersebut itu, karena tidak adanya pembatasan oleh Pemkot Depok terhadap investor yang menanamkan modal di bidang jasa dan industri. Lebih dari itu juga, selain dampak akan hilangnya lahan pertanian yang ada, serta masih adanya retribusi liar, serta mudahnya perizinan yang dikeluarkan pihak pemkot Depok, membuat persoalan itu terus kian mengkhawatirkan.

“Sampai sekarang ini, kami masih belum melihat adanya pengontrol dari Dinas Pertanian dan Perikanan Depok. Jangankan bantuan bibit tanaman, atau padi, antisipasi kekurangan lahan saja tidak dipedulikan,” ujar Ramli. Karenanya, petani berharap agar Pemkot Depok segera mengeluarkan kebijakan baru untuk pertahankan sisa lahan pertanian yang masih ada. Lebih dari itu, harapan yang lebih serius juga dinanti para petani, khususnya bantuan pupuk, bibit, dan pemberian permodalan. (bay)