Masih tentang Infrastruktur

Loading

Oleh: Enderson Tambunan

ilustrasi

TIDAK lama lagi, tepatnya, 5 Juli 2014, kita akan mengakhiri masa kampanye Pemilihan Umum Presiden 2014, setelah berlangsung sebulan, mulai 6 Juni. Sesuai tahapan Pemilu Pilpres, dengan berakhirnya masa kampanye, kita pun memasuki masa tenang, sebelum pemungutan suara, pada 9 Juli 2014.

Semaraknya kiat memasyaratkan keunggulan melalui “rapat terbuka”, debat, pertemuan dengan tokoh-tokoh, serta penyebaran properti kampanye di berbagai tempat menjadi pemandangan sehari-hari selama masa kampanye. Kedua pasangan calon presiden –calon wakil presiden, Prabowo — Hatta Rajasa dan Jokowi – Jusuf Kalla, beserta kubunya telah menyampaikan visi, misi, dan program kerja jika terpilih nanti memimpin Indonesia untuk lima tahun ke depan, 2014-2019. Tapi, kita juga prihatin, karena ramai pula black campaign dan kampanye negatif, yang tidak cocok untuk pendidikan politik bagi rakyat. Kita minta kampanye buruk demikian tidak berlanjut pada sisa masa kampanye.

Sejumlah pengamat politik, baik individu maupun lembaga, telah menyampaikan pendapatnya mengenai materi kampanye serta prediksi siapa yang lebih unggul menarik hati pemilih. Diskusi publik mengenai sosok pemimpin Indonesia lima tahun ke depan, yang dapat menjadi bahan petimbangan pemilih saat memberikan suara di bilik suara nanti, juga diselenggarakan beberapa pihak.

Materi kampanye dari masing-masing kubu serta pandangan berbagai kalangan pasti penting bagi kita, terutama untuk lima tahun ke depan. Umpamanya, mengenai implementasi demokrasi seutuhnya dalam upaya menuju tujuan nasional, sesuai konstitusi, mewujudkan kesejahteraan dan keadilan.

Banyak jalan menuju kemakmuran dan keadilan tersebut, yang kita anggap sebagai tema sentral kita dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan berbangsa. Tentu perlu ditentukan prioritas. Terkait dengan itu, salah satu yang menjadi catatan kita adalah keseriusan meningkatkan infrastruktur, baik kuantitas maupun kualitas. Semua bidang bersentuhan dengan ketersediaan infrastruktur. Mobilitas politik, ekonomi, sosial-budaya, dan penegakan hukum, memerlukan infrastruktur agar dapat berjalan dengan lancar.

Apalagi, negara kita adalah negara kepulauan yang memerlukan konektivitas tinggi. Berbagai daerah masih memerlukan lebih banyak infrastruktur dalam upaya meningkatkan daya saing. Investor, baik dalam rangka PMBN maupun PMA, lebih dulu melihat infrastruktur sebelum menentukan putusannya. Pun sudah lama disuarakan agar kawasan industri disebar di berbagai daerah di luar Pulau Jawa. Itu berarti, harus lebih dulu dibenahi infrastruktur.

Persoalannya, penyediaan infrastruktur, seperti jalan, bandara, pelabuhan laut, listrik, dan jaringan telekomunikasi, membutuhkan anggaran yang amat besar. Selama ini, penanggung jawab utama dalam penyediaan infrastruktur, sebagai proyek pioner, adalah pemerintah. Oleh karena itu, kita berharap, anggaran infrastruktur dalam APBN terus ditingkatkan. Saatnya pula dikaji pembangunan sebagian infrastruktur diserahkan kepada swasta. Dengan demikian, beban APBN untuk pembiayaan infrastruktur tidak terlalu berat. ***

CATEGORIES
TAGS

COMMENTS