Normalisasi Ciliwung

Oleh: Enderson Tambunan

NORMALISASI Sungai Ciliwung makin mendekati kenyataan, setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menemui Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz dan Menko Kesra Agung Laksono, baru-baru ini. Topik pembicaraan orang nomor satu di DKI Jakarta dengan kedua menteri itu tentu saja seputar rencana normalisasi Ciliwung.

Sebelumnya, Joko Widodo, yang biasa disapa Jokowi, sudah bertemu dengan pihak-pihak lainnya, di antaranya, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, pada 1 November 2012. Pada saat itu, kedua pejabat sepakat membenahi Sungai Ciliwung secara bersama-sama, yang antara lain, bertujuan mengendalikan banjir di Jakarta.

Tatkala itu, Djoko Kirmanto mengatakan, proyek normalisasi Ciliwung akan melibatkan tiga instansi, yakni Pemprov DKI, Kementerian PU, dan Kementerian Perumahan Rakyat. Sementara itu, Jokowi mengatakan, bagian mana dari sungai itu yang akan dinormalisasi sudah ditentukan. Namun, itu masih akan dibicarakan dengan penduduk sekitar, supaya tidak ada pihak yang keberatan.

Informasi yang lebih lengkap, sekalipun belum terinci, disampaikan oleh Jokowi setelah bertemu dengan Menpera dan Menko Kesra, Jumat (23/11/2012). Ia mengatakan, pembenahan Ciliwung dimulai Januari 2013. Pembenahan menyangkut normalisasi dan pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang diperuntukkan bagi warga yang selama ini tinggal di bantaran sungai itu. Pembenahan diawali dari Srengseng hingga Manggarai, kemudian dilanjutkan dari Manggarai hingga Kampung Melayu.

Gubernur DKI itu pun menjelaskan pembagian tugas di antara ketiga instansi itu. Tugas melaksanakan teknis normalisasi diserahkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. Pembangunan rusunawa akan menjadi tanggung jawab Kemenpera. Sedang untuk pelaksanaan nonteknis akan menjadi tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tugas nonteknis dimaksud, antara lain, melakukan sosialisasi kepada warga.

Bagaimana program Kemenpera? Nah, Menpera Djan Faridz mengatakan, dalam pembenahan Ciliwung sepanjang 35 kilometer, pihaknya akan menyediakan hunian yang layak huni bagi sekitar 34.000 kepala keluarga yang tinggal di bantaran sungai tersebut. Katanya, rusunawa akan dibangun di dua lokasi, Pasar Rumput di Jakarta Selatan dan lahan milik Suku Dinas Teknis Pemprov DKI di Jakarta Timur. Yang pertama dibangun rusunawa di Pasar Rumput. Nantinya, bangunan rusunawa berupa 24 tower dengan 5.000 unit hunian.

Sebenarnya program normalisasi Sungai Ciliwung sudah lama terdengar seiring dengan upaya penanggulangan banjir kiriman dari hulu Jakarta. Belakangan ini, terutama sejak kepemimpinan Pemprov DKI dipegang oleh pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, program tersebut makin nyaring bunyinya. Bahkan, langkah konkret ditunjukkan oleh Jokowi dengan merangkul lebih ketat dua pihak yang terkait benar dengan program itu, yakni Kementerian PU dan Kemenpera. Gayung pun bersambut, dan kedua kementerian itu memaparkan konsepnya.

Langkah Jokowi dengan program Ciliwung tergolong sudah cukup jauh. Bahkan, tak lama lagi “pita sebagai tanda peresmian” akan digunting. Bagaimanapun, Januari 2013, awal dimulainya normalisasi, sudah di ambang pintu. Terkait dengan itu, kita amat berharap DKI sungguh-sungguh mendengarkan suara masyarakat, terutama pemukim di bantaran Kali Ciliwung. Suara mereka hendaknya menjadi pertimbangan penting dalam program normalisasi. Mereka harus dirangkul dan diberi jaminan memperoleh tempat di rusunawa.

Maka, di sini langkah sosialisasi amat penting dan karena itu hendaknya dilakukan dengan sebaik-baiknya. Komunikasi dua arah, antara pelaksana sosialisasi dengan sasaran masyarakat, hendaknya tercipta. Bagi masyarakat penting keterbukaan program dan dapat diterima. Dengan begitu masyarakat akan memberikan partisipasinya.

Bagi banyak orang, Sungai Ciliwung adalah sumber mata pencaharian. Oleh karena itu, sebaiknya pula normalisasi dapat menciptakan peluang usaha bagi masyarakat. Jika memungkinkan, Sungai Ciliwung dapat dibenahi menjadi objek wisata air. Banyak kota di dunia yang mampu mengelola sungai-sungai besar menjadi daya tarik bagi wisatawan, misalnya, Bangkok, ibu kota Thailand. Sebagai sumber mata pencaharian sungai pasti dirawat. ***