PDIP: Interpelasi Jokowi Tak Mungkin Berujung Pemakzulan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memastikan tidak akan mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena membatalkan pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

“Masa PDIP interpelasi kadernya sendiri? Enggak lah. PDIP tidak mungkin interpelasi presiden yang notabene kadernya sendiri,” kata Politisi PDIP, Masinton Pasaribu saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (23/2/2015).

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, PDIP menghormati keputusan Presiden Jokowi yang mengangkat Komjen Pol Badrodin Hati sebagai Kapolri. Partainya lanjut dia, mendukung segala keputusan presiden usungan Koalisi Indonesia Hebat itu.

“Kita hormati. Kita sudah beri masukan, kalau masukan tersebut berbeda oleh presiden, kita tetap mendukung calon yang didukung presiden,” ujarnya. Lebih jauh, Masinton melanjutkan, PDIP tidak akan mencegah fraksi lain untuk mengajukan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi. Sebab menurutnya, masing-masing fraksi memiliki pandangan berbeda terhadap keputusan Jokowi mengakhiri polemik Kapolri itu.

“Kita tidak dalam posisi mencegah ataupun membela. Masing-masing fraksi punya pandangan, punya sikap masing-masing. Posisi PDIP tidak dalam mencegah atau mendukung langkah interpelasi,” lanjut dia.

Dia pun meyakini hak interpelasi tak akan berujung pada pemakzulan Jokowi. Hal itu tercermin masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam mengungkap kasus Bank Century.

“Enggak semua hak interpelasi atau hak angket sampai impeachment. Jaman SBY juga penggunaan hak angket saat Century tidak sampai impeachment. Itu hak konstitusi DPR,” pungkasnya. (nisa)