Pemerintah Diminta Sepenuhnya Kembangkan Industri Kapal
Laporan: Redaksi
FOTO BERSAMA – Usai seminar, para nara sumber bersama moderator dan panitia seminar berfoto bersama. –tubasmedia.com/sabar hutasoit
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pemerintah belum sepenuhnya memberi perhatian untuk menumbuhkembangkan industri perkapalan nasional di Indonesia. Beda dengan beberapa negara tetangga, dimana pemerintahnya benar-benar serius membantu pertumbuhan industri kapal. Jadi kalau industri kapal di Indonesia tidak efisien dan tidak bisa bersaing dengan luar negeri, itu sepenuhnya kesalahan pemerintah.
Demikian mengemuka pada Seminar Nasional bertema ‘’Penguatan Industri Perkapalan Melalui Peningkatan Kemampuan Teknologi dan Kompetensi SDM yang Berorientasi Pada Produktivitas Tinggi’’ di Jakarta, Selasa.
Seminar yang dibuka Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi (IUBTT) Budi Darmadi menampilkan empat pembicara masing-masing Direktur Pusat Teknologi Industri Proses BPPT, Dr Nadirah MSc. Dekan Fakultas Teknologi Kelautan ITS, Prof Dr Ir Eko Budi Djatmiko MSc, FRINA, Ketua Umum IPERINDO, Ir Tjahyono Rusdianto, praktisi industri perkapalan, Dr Ir Buana Ma’ruf MSc, MM, MRINA dipandu moderator Ir David Hutasoit MSc.
Komponen kapalnya sepenuhnya masih harus diimpor, lalu bagaimana industri kapal dalam negeri bisa bersaing. Padahal kalau di luar negeri, industri kapal butuh komponen apa saja tinggal nyebrang jalan, barangnya sudah ada. ‘’Kalau di Indonesia, harus diimpor paling dekat dari China,’’ kata Tjahyono.
Selain itu katanya, di Indonesia terlalu banyak aturan yang harus dipenuhi pelaku industri perkapalan. Dia menganalogikan pelaku industri kapal seperti kesebelasan yang dipaksa mencetak gol-gol cantik, tapi gagal karena terlalu banyak perintah dan arahan dari pelatih, wasit dan hakim garis.
‘’Kami-kami ini benar-benar seperti kesebelasan yang dipaksa mencetak gol-gol cantik tapi aturannya cukup banyak sehingga kami bingung yang mana perintah yang harus dituruti,’’ katanya.
Karena itu lanjut Tjahyono yang ditimpali sejumlah peserta, jika pemerintah benar-benar ingin menjadikan industri perkapalan nasional menjadi tuan di negeri sendiri, pemerintah harus dan wajib hukumnya menciptakan iklim usaha yang amat kondusif. (sabar)