Pengobatan Gratis Perlu Miliki Sistem yang Jelas

Laporan: Redaksi

YOGYAKARTA, (TubasMedia.Com) – Presiden SBY pekan lalu mengatakan pada tahun 2019 masyakat bakal mendapat pengobatan gratis. Hj Sri Muslimatun menilai rencana itu sangat baik, orang sakit berobat tidak usah mikir dari mana uang biaya pengobatannya. Pemerintah mensubsidi setiap penduduk Indonesia. Rencana itu harus diatur dengan sistem yang jelas, jangan seperti saat ini ada Jamkesmas, Jamkesda, Jamkarsel yang kategorinya tidak jelas.

Harus ada kriteria yang jelas. Misalnya siapa yang bisa masuk ke klas VIP dan siapa yang mendapat perawatan kelas biasa. Bila pencanangan pengobatan gratis bisa terlaksana 2019, ini sangat baik. Di luar negeri penduduk banyak yang mendapatkan jaminan pengobatan gratis. Pemerintah harus sudah siap memberikan tunjangan pengobatan gratis.

Anggota DPD Propinsi DI Yogyakarta HA Hafidh Asrom ketika dihubungi tubasmedia.com, menyatakan setuju dicanangkan masalah pengobatan gratis. Mengingat masyarakat kita masih banyak yang membutuhkan perhatian di bidang kesehatan. Jika memang pada tahun 2019 bakal dilaksanakan pengobatan gratis perlu dilakukan penjajagan yang lebih mendalam.

Penjajagan perlu dilakukan agar masyarakat jangan salah sangka terhadap setiap rencana yang dilaksanakan pemerintah. Sehingga ada sinkronisasi yang lebih terkoordinasi. Jangan sampai seperti kondisi saat ini yang tampaknya kurang kondusif.

Menurut advokat Muhammad Ikbal seharusnya Indonesia memprioritaskan pengobatan dan pendidikan. Dua hal ini seharusnya sejak dulu sudah diutamakan. Namun kalau ini memang benar serius dan merupakan program jangka panjang sudah tentu perlu disambut gembira.

Di sisi lain kita harus melihat aspek yang sejak dulu pembinaan terhadap rakyat belum disentuh masalah kesehatan dan pendidikan. Orang pintar kalau tidak sehat juga tidak bisa menjadi orang yang terbaik. Sehat kalau tidak pintar sama saja, dua hal inilah yang harus menjadi fokus perhatian pemerntah.

Muhammad Ikbal menggambarkan di Belanda orang hamil mendapatkan subsidi dari tahap pemeriksaan awal sampai melahirkan. Kesehatan bagi penduduk negeri Belanda diberi prioritas. “Jika saat ini ada wacana pengobatan gratis bagi masyarakat luas, kita harus menengok lebih dahulu. Sudah siapkah di Indonesia memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada masyarakat” ujarnya.

Beda lagi yang tanggapan aktris senior Mien Brojo yang yang mengatakan setuju saja jika tahun 2019 masyarakat bakal dapat pengobatan gratis. Tapi ‘mbok’ subsidi silang. Justru yang perlu diperhatikan sektor pendidikan gratis, minimal sampai SMP. Misalnya di Perancis dan Jerman SMU gratis, tapi di Indonesia pendidikan minta ampun mahalnya. “Masuk SMU negeri sudah jutaan rupiah, masuk fakultas kedokteran mencapai Rp 250 juta” ungkapnya.

Meritz Hindra seniman Yogya berharap semoga kita tetap optimis menuju masyarakat adil dan makmur, berkeadilan, bermatabat dan berkedaulatan di segala bidang. Mengapa harus begitu, jika dilihat dari ‘mirisnya’ perkembangan jaman. Dari tahun ke tahun tentang menegakan keadilan masih belum tercapai. Berkedaulatan pun masih terasa adanya kesenjangan yang cukup lebar.

Hj Lies Hartati, kontraktor yang pernah mendukung sejumlah sinetron berpendapat, jika SBY berencana pada tahun 2019 masyarakat bakal mendapat pengobatan gratis ini gagasan yang sangat baik. Sebab, persoalan kesehatan rakyat memang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah. “Bayangkan saja orang sekali sakit biayanya bukan main ‘bisa jual mobil dan rumah’” ungkapnya.

Pertimbangan Suryati, Najamudin, Cik Suryati serta Farid saat berdiskusi dengan wartawan TubasMedia.Com menyatakan kalau memang ada kerja besar memberi pelayanan pengobatan gratis kepada masyakat pada tahun 2019 setuju-
setuju saja, cuma mulai sekarang harus diadakan penelitian terlebih dulu kelayakan pelayanan pengobatan gratis itu.

Sebab, alasannya, tidak mungkin pengobatan gratis bisa berjalan dengan baik jika sistim kepemerintahan serta pola tatanan masyarakat masih seperti saat ini.

Sementara itu dari Tasikmalaya dikabarkan tokoh masyarakat setempat, H. Djaja W menilai wacana yang dilontarkan SBY akan menggratiskan biaya pengobatan tahun 2019 hanya sebagai tebar pesona dan pecitraan untuk meningkatkan pamor SBY yang sedang merosot.

“Usulan pengobatan gratis pada tahun 2019, pada perinsipnya mendapat dukungan dari masyarakat, namun apakah dana pemerintah dari APBN itu cukup untuk membiayai program kesehatan” tanyanya ketika ditemuai tubasmedia.com, pekan lalu.

Menurut Djaja yang manta anggota DPR/MPR program pemerintah tentang pendidikan aja sampai kini tidak jelas, padahal dalam APBN dan APBD ditegaskan pemerintah pusat dan daerah diwajibkan mengalokasikan dana 20 persen untuk pendidikan, tapi nyatanya belum terealisasi.

“Kalau SBY memang benar-benar ingin mensejahterakan rakyatnya, cukup dukung pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemerintahkan SBY akan bubar pada tahun 2014, bagaimana akan merealisasikan program itu,” tambah Djadja.

SBY diahrapkan Djaja lebih peka dengan kondisi rakyat daerah saat ini, jangan membicarakan program yang muluk-muluk, masyarakat hanya mendambahkan setiap hari bisa makan dan menyekolahkan anaknya.

Tanggapan senada dilontarkan H. Ili Sadeli, seorang pensiunan guru SMA jurusan biologi di Tasikmalaya. Dia geleng-geleng kepala dan tersenyum mendngar rencana Presiden SBY tersebut. Pensiunan guru itu tidak yakin pemerintah bisa menggeratiskan biaya berobat masyarakat.

Janji pemerintah mengalokasikan dana 20 persen dari APBN untuk bidang pendidikan saja, tidak ada ujung pangkalnya, begitu pula program BOS di daerah tidak tepat sasaran dan korupsi meraja lela di mana-mana, katanya. (bani/hakri)