Peringkat Infrastruktur Kita
Oleh: Enderson Tambunan
WAKIL Menteri Pekerjaan Umum Achmad Hermanto Dardak belum lama ini, mengemukakan, daya saing infrastruktur Indonesia baru menempati peringkat 70 – 80 di tingkat global. Peringkat demikian masih menjadi beban. Kita terus berupaya meningkatkan competitiveness. Begitu kata Wamen PU di Jakarta.
Peringkat tersebut tentu belum menggembirakan. Itu berarti pula, masih banyak yang harus dikerjakan agar daya saing infrastruktur kita lebih baik lagi. Lantaran itu, data tersebut hendaknya dijadikan sebagai peringatan, bahwasanya perjalanan bangsa ini untuk meningkatkan infrastruktur masih jauh.
Sebenarnya, masalah infrastuktur bukan hal baru lagi. Suara keprihatinan mengenai kondisi infrastruktur di negara kita sudah sering digaungkan, terutama belakangan ini, di tengah upaya kita melakukan terobosan untuk meningkatkan daya saing produk dan jasa. Media massa berulangkali melaporkan kondisi kurangnya infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa, baik dari sudut kualitas maupun kuantitas.
Memang, tidak mudah menangani masalah ini. Persoalan yang terkait dengan pertumbuhan infrastruktur menyangkut anggaran yang amat besar. Selama ini, pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah. Makin besar anggaran yang disediakan dalam APBN akan lebih banyak pula infrastruktur yang dibangun.
Infrastruktur menjadi penghela utama dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Jika pemerintah mendatang menargetkan pertumbuhan ekonomi 7 persen, maka target itu tak terlepas dari ketersediaan infrastruktur. Bagaimana mungkin kita membangun kawasan industri di daerah yang infrastrukturnya tidak mendukung? Investor pun lebih dulu melihat kelengkapan infrastruktur sebelum menetapkan untuk menanamkan investasi di daerah.
Mengingat tak lama lagi kita akan memiliki pemerintahan baru, hasil Pemilihan Umum Presiden 2014, maka lewat forum ini, kita pun menitipkan kepada Joko Widodo – Jusuf Kalla, sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, agar lebih memberikan perhatian pada pembangunan infrastruktur, terutama di luar Pulau Jawa.
Potensi pertambangan, industri kreatif, pariwisata, dan sektor-sektor lainnya, akan lebih bersinar dan memberikan nilai tambah dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Umpamanya, objek wisata nasional, Danau Toba di Sumatera Utara, akan lebih ramai apabila ada penerbangan langsung dari Singapura dan atau Kuala Lumpur. Tapi itu, berarti harus dibenahi Bandara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara agar lebih berkemampuan untuk melayani pesawat berbadan lebar.
Peningkatan perhatian pada pembangunan infrastruktur, dengan menambah anggaran pada APBN, rasanya perlu menjadi salah satu agenda pemerintahan baru nanti. Bila memungkinkan ditunjuk salah satu badan yang secara khusus menangani pembenahan infrastruktur.
Kita berharap, pemerintah baru nanti secara signifikan dapat meningkatkan daya saing infrastruktur kita, sehingga menjadi “etalase” bagi investor asing agar tidak ragu menanamkan modalnya di Indonesia. Kita pun berharap rakyat mengawal pembangunan infrastruktur, misalnya dalam hal pembebasan lahan, agar lima tahun mendatang sudah jauh lebih lengkap. ***