Ruhut: Banggar Sarangnya Para Koruptor

Laporan: Redaksi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Menurut anggota Komisi III, Ruhut Sitompul, opini masyarakat tersebut tidak dapat disalahkan. Karena menurutnya, memang kondisi DPR seperti itu. “Ya memang saya tidak menyalahkan survei itu, DPR memang seperti itu,” kata Ruhut kepada wartawan di DPR.

Bahkan, Ruhut yang juga Ketua DPP Partai Demokrat tersebut menegaskan Badan Anggaran (Banggar) DPR merupakan sarang para koruptor. “Karena jujur saja, saya rasa yang namanya banggar ada otak-otaknya. Saya rasa di situ tempat korupsi, walau ada saja banggar yang bersih,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang kerap disapa Poltak ini menyarankan kepada seluruh anggota DPR untuk tidak mengincar posisi di Banggar. Hal tersebut dirasa dapat meminimalisir upaya praktek korupsi di DPR.

Dewan Perwakilan Daerah RI mengaku prihatin dengan hasil survei Soegeng Sarjadi Syndicated yang menyatakan DPR lembaga terkorup. DPD meminta dilibatkan dalam pembahasan undang-undang agar DPR-DPD bisa saling mengawasi.

“Kekuasaan DPR sangat luar biasa, tanpa adanya check and balance yang seimbang. Inilah sebabnya negara kita yang menganut sistem demokrasi ini DPR dan DPD harus saling mengawasi,” kata Ketua DPD Irman Gusman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis silam

Menurut Irman, tidak boleh ada lembaga legislatif yang luar biasa kuat seperti DPR. Karena itu kewenangan DPR dan DPD harus ada cek dan recek serta keseimbangan. Sama seperti lembaga yudikatif, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

“Coba bayangkan, dalam membuat undang-undang (DPR) itu tidak ada kontrol lembaga lain. Seharusnya DPD dihadirkan,” kata Irman. Hasil survei tersebut, kata Irman, bisa menjadi kritik demi perbaikan menuju 2014. Ia mengajak ada perbaikan sistem ketatanegaraan.

“Bagaimana dukungan terhadap masyarakat, sistem presidensial harus kita perkuat. Jadi semua harus dibenahi kita perlu sistem baik,” katanya.

SBY Yang Harus Memulai

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR RI, M Prakosa, mengatakan hasil survei yang menyebutkan DPR menjadi lembaga paling korup, akan menjadi masukan perbaikan lembaganya. Terlepas dari itu, ia memandang perbaikan sistem guna meminimalisir niat korupsi itu, juga harus dimulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena korupsi juga terjadi di hampir semua lembaga, termasuk legislatif, yudikatif, hingga eksekutif.

Menurut Prakosa, selama ini hanya DPR yang disoroti tentang masalah korupsi, khususnya penyalahgunaan wewenang. Padahal, masih banyak lembaga lain yang memiliki masalah sama dengan tingkat kronik tersendiri, termasuk di eksekutif. Karenanya, untuk mengatasi korupsi ini, diperlukan perbaikan dari sisi komitmen dan keteladanan dari seorang pemimpin.

Ia mencontohkan, jika seorang pejabat di tiga lembaga tersebut menggelar acara pernikahan anaknya dengan mewah atau hedon, maka secara tidak langsung para bawahannya akan berusaha mengikuti gaya hidup sang atasan.

Para bawahan akan mengunakan caranya sendiri, termasuk menyalahgunakan wewenang, agar bisa mengikuti gaya hidup atasannya.Di luar itu, BK hanya bisa membuat imbauan hal-hal yang bersifat etis dan tidak etis, seperti penggunaan mobil mewah.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, yang mempunyai kewenangan dan bisa berkontribusi pada perbaikan mental dan sikap anggota DPR adalah masing-masing fraksi. “Intinya yang bisa mempengaruhi perilaku di DPR, ya komandan pengendalian manajemennya,” ujarnya. (tim)