Ruki: KPK Punya Strategi Hadapi Praperadilan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pelaksana Tugas Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Taufiqurrahman Ruki, mengatakan, pihaknya menghormati upaya praperadilan apabila tersangka merasa tidak pas dengan perlakuan penegak hukum, termasuk KPK. Ruki menjelaskan, KPK punya strategi untuk menghadapi praperadilan yang akan datang bergelombang. Ia memperkirakan, praperadilan itu mungkin tidak hanya diajukan kepada KPK, mungkin bisa terjadi kepada Polri dan Kejaksaan.

Hal itu dikemukakan Plt Ketua KPK setelah bersama pimpinan KPK lainnya, Johan Budi (Plt. Wakil Ketua), Indriyanto Senoadji (Plt. Pimpinan), Adnan Pandu Pradja (pimpinan), dan Zulkarnai (pimpinan), diterima Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (27/2/2015) pagi, sebagaimana dikutip dari laman Setkab, Jumat sore.  “Perlu dipahami oleh publik, kami tentu siap menghadapi praperadilan-praperadilan itu. Namun, publik harus memahami bahwa praperadilan ini tentu menguras tenaga dan pikiran di KPK,” katanya.

Untuk itu, KPK mengimbau seluruh penegak hukum, apakah itu MA, Kejagung atau Polri, untuk menyamakan persepsi dan visi terhadap praperadilan yang diajukan tidak hanya dalam kasus korupsi, juga kasus yang lain. Sebelumnya, Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi mengatakan, kedatangan mereka dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan Presiden terkait perkembangan situasi di KPK setelah pelantikan 3 Plt Pimpinan, sehingga kini pimpinan KPK menjadi lengkap.

“Saya menjelaskan kondisi terkini KPK,” kata Johan Budi. Menurut Johan, Presiden juga menanyakan bagaimana program-program ke depan, terutama untuk mengembalikan kembali KPK agar kembali bekerja, seperti sebelum ada hiruk-pikuk, beberapa waktu lalu.
Johan menjelaskan, dalam pertemuan itu pimpinan KPK menyampaikan, program-program yang sebelumnya disusun sebelum adanya hiruk-pikuk segera dilaksanakan. “Di bidang penindakan atau di bidang pencegahan, itu sama,” jelasnya.

Dikemukakan, tidak benar KPK mengutamakan penindakan ketimbang pencegahan. Ia menyebutkan, penindakan dan pencegahan dilakukan secara simultan dengan kecepatan yang sama, dan ke depannya harus sinergi, tidak berjalan sendiri.
Menurut Johan, Presiden Jokowi meminta agar KPK dan penegak hukum yang lain bekerja seperti biasanya, juga mempercepat pemberantasan korupsi. (ril/ender)