Terbiasa Tidak Detail

Oleh : Fauzi Aziz

DALAM berbagai kesempatan, kepada publik di Indonesia seringkali disuguhi banyak informasi yang bersifat dangkal dan pernyataan pejabat publiknya terkesan hanya sekadar bersifat angin surga.

Dalam kondisi kepercayaan publik rendah terhadap penguasa atau kepada pejabat publik, maka informasi yang bersifat dangkal dan terkesan hanya sekadar membuat masyarakat tenang menjadi sia-sia. Nilai informasinya menjadi rendah dan tidak memilki wibawa.

Contoh terkini adalah soal informasi yang mengatakan bahwa pasokan bahan pangan dijamin aman oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan sampai dengan Lebaran. Aman itu seperti apa detailnya dan jaminan aman pasokannya itu terjadi merata atau “hujan” lokal saja di wilayah tertentu.

Kita memilki 6 koridor wilayah ekonomi, yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, serta Nusa Tenggara, Papua dan Maluku. Apakah aman pasokan bahan pangan di seluruh 6 koridor ekonomi? Tidak ada penjelasann secara detail. Semua penjelasan hanya bersifat sapujagat. Aman paling tidak mencakup jumlah dan stoknya untuk jangka waktu tertentu, aman distribusinya, dan aman harganya dalam arti tidak naik atau mahal.

Bagaimana masyarakat akan percaya kalau pada kenyataannya sampai hari ini harga daging sapi sudah mencapai Rp 110 ribu/kg. Padahal, Menteri Perdagangan sebelumnya sudah mengatakan harga daging sapi akan turun menjadi pada kisaran Rp 75 rib/kg. Bagaimana mau percaya kalau masyarakat juga tahu kemacetan tidak hanya terjadi di Jakarta saja, tetapi juga terjadi di pantura karena kerusakan jalan berlubang dan ambles di sana sini parah. Bagaimana tidak risau kalau masyarakat dengan kasat mata melihat bahwa “kongesti” terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok.

Melihat gejala ini, masyarakat boleh dong berspekulasi dan menaruh curiga bahwa jangan-jangan memang pemerintah/pemerintah daerah tidak bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat detail. Penyebabnya mudah sekali ditebak, antara lain, pemerintah terlalu menggantungkan diri pada data dan informasi yang dirilis oleh BPS. Padahal, data BPS lebih banyak yang bersifat makro.

Berikutnya adalah pemerintah tidak terlalu berhasil merilis data mikro yang bersifat detail di setiap wilayah. Berapa kapasitas produksi, berapa realisasinya, dan berapa stoknya tidak diketahui dengan tepat. Berapa yang didistribusikan dengan menggunakan jalur laut, darat, dan udara, serta ke mana tujuannya juga tidak banyak diketahui secara persis.

Hal yang lain adalah pemerintah tidak memilki tool yang canggih dan sewaktu-waktu bisa digunakan dengan tepat bila terjadi sortage bahan pangan, energi, atau barang-barang umumnya kecuali hanya rapat-rapat koordinasi. Paling banter melakukan operasi pasar dan membuka keran impor. Itu pun baru dapat dilaksanakan setelah kondisi di lapangan berdarah-darah dan penanganannya bersifat ad-hoc, tidak sistemik.

Dalam hal ini, pemerintah harus belajar banyak dari BI tentang pengendalian moneter yang selalu dilakukannya untuk menjaga stabilitas moneter dan stabilitas ekonomi secara umum. Dalam era digitalisasi dan sistem informasi makin berbasis IT harusnya data dan informasi yang bersifat detail bukan perkara sulit untuk dikerjakan. Padahal, anggaran yang digunakan untuk melakukan monitoring dan evaluasi serta untuk pendataan cukup disediakan oleh APBN/APBD.

Di masing-masing K/L selalu ada unit khusus yang melakukan fungsi itu, baik yang dikelola terpusat maupun yang dikelola terdesentralisasi di masing-masing unit kerja teknis.Data dan informasi yang bersifat makro penting, tetapi jauh lebih penting kalau data dan informasi yang bersifat mikro dan detail perlu juga masyarakat tahu.

Sehingga kalau pemerintah mengatakan bahwa pasokan bahan pangan, persediaan BBM selama bulan puasa sampai Lebaran dijamin aman terkendali, benar-benar terjadi. Masyarakat tidak mengenal kamus Asal Rakyat Senang (ARS), meskipun di lingkungan pemerintah masih sering digunakan kamus Asal Babe Senang (ABS). ***