Tindakan Penegak Hukum Masih Minim

Terbit 10 April 2012 - 08:45 WIB | Dibaca : 665 kali

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Kerja keras Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama delapan tahun terakhir (2003-2011) menemukan 318 kasus tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara Rp 33,8 triliun. Semuanya sudah diserahkan ke instansi yang berwenang yaitu Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, tindak lanjut ketiga lembaga penegak hukum itu masih minim. Dari 318 kasus baru ditindaklanjuti 186 kasus saja. Rinciannya, pelimpahan kepada jajaran penyidik lainnya sebanyak 37 kasus, ekspos/telaahan/koordinasi sebanyak 21 kasus, penyelidikan 30 kasus, penyidikan 10 kasus, proses sidang 2 kasus, penuntutan 11 kasus, vonis/banding/kasasi sebanyak 64 kasus, dan SP3 sebanyak 11 kasus. Sisanya, masih terkatung-katung di tiga lembaga tersebut.

“Sisa kasus yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada data tindak lanjutnya sebanyak 132 kasus,” kata Ketua BPK Hadi Poernomo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pekan lalu.

Selain itu, BPK juga telah melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 618 objek pemeriksaan, terdiri dari 190 objek pemeriksaan di lingkungan pemerintah pusat, dan 363 objek di lingkungan pemerintah daerah. Sedangkan di lingkungan BUMN ada 28 objek, BUMD 36 objek, dan di lingkungan BHMN/BLU/badan lainnya 1 objek pemeriksaan.

Hasilnya, ditemukan adanya 2.309 kasus kelemahan Sistem Pengawasan Internal (SPI), dan 5.744 kasus ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan potensi kerugian negara senilai Rp 18,3 triliun. Selama proses pemeriksaan temuan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas negara atau daerah senilai Rp 61,04 miliar.

Menanggapi minimnya tindak lanjut temuan BPK tersebut Wakil Jaksa Agung Darmono memastikan, setiap laporan yang masuk ke lembaganya akan diproses, hanya saja perlu adanya penelitian terhadap laporan tersebut. “Sesuai ketentuan setiap laporan yang kita terima akan ditelaah untuk menentukan ada atau tidaknya indikasi pidana. Kalau ditemukan segera ditindaklanjuti,” ujarnya.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Priharsa mengatakan, tidak semua laporan dari BPK tentang adanya indikasi kasus korupsi dapat segera ditindaklanjuti. “KPK juga memerlukan waktu dalam penelaahan kasus laporan tersebut. Tapi pasti ditindaklanjuti,” katanya.

Dijelaskan, laporan dugaan korupsi datangnya tidak hanya dari BPK, melainkan dari masyarakat di seluruh Indonesia. “Tindak lanjutnya bermacam-macam sesuai standar operasional prosedur. KPK akan memilih-milih kasus apa saja yang menjadi kewenangannya. Tentu banyak variabelnya. Yang jelas koordinasi dengan BPK dan lembaga penegak hukum lainnya berjalan dengan baik,” tukasnya. (red)

Tweets

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

HTML tags are not allowed.

Copyright © 2011-2012 TubasMedia.com - All Rights Reserved - Berita Terkini - Profil - Info Iklan - Feed Berita - Feed Komentar - Go Mobile
Facebook button Twitter button RSS button