Uang Siluman di IPDN Rp 600 Miliar Setiap Tahun

Terbit 10 Mei 2013 - 08:21 WIB | Dibaca : 653 kali

Laporan: Redaksi

ilustrasi

ilustrasi

JAKARTA, (TubasMedia.Com) – Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN) adalah ladang penyemaian bibit calon pamong praja dan birokrat yang unggul, amanah dan berdedikasi. Bibit calon pamong praja tersebut sudah seharusnya dihasilkan dari proses seleksi yang ketat, yang berbasis pada kemampuan intelijensia, sikap leadership dan kematangan emosional. Namun harapan itu masih jauh panggang dari api.

Data yang diperoleh Aliansi Mahasiswa Pemuda Jatinangor (Ampuja) menunjukkan, setiap calon Pamong Praja IPDN yang ingin mendaftar dan diterima, diduga harus terlebih dahulu menyetor uang berkisar antara Rp 100 juta sampai Rp 300 juta kepada oknum-oknum di lingkungan IPDN dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Untuk diketahui, IPDN menerima setidaknya 2 ribu calon praja setiap tahunnya.

“Bila kita asumsikan jumlah penerimaan calon praja setiap tahunnya dikalikan dengan uang pelicin antara Rp 100 sampai 300 juta, maka total uang yang masuk ke kantong oknum IPDN berkisar Rp 600 miliar setiap tahunnya. Luar biasa,” kata koordinator lapangan aksi Ampuja, Maman Suratman melalui rilis yang diterima redaksi, Kamis (9/5).

Praktek semacam ini, menurut Maman, sudah selayaknya dikatergorikan sebagai mafia atau sindikat IPDN. Amuja juga menengarai kemungkinan ada Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Angraini terlibat dalam praktik tersebut. Pasalnya, pihak rektorat dan sekjen kementerian-lah yang menentukan berapa jumlah dan siapa saja yang diterima sebagai calon Pamong Praja IPDN.

Tidak hanya sampai disitu, lanjut Maman, kerusakan yang merasuk di tubuh IPDN dan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun anggaran 2009 dan 2010, praktek korupsi yang dilakukan oleh Rektorat IPDN dan Kementerian Dalam Negeri juga terjadi pada beberapa kasus. Salah satunya terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari sumbangan biaya pendidikan Program Pascasarjana senilai Rp 3.605.625.000 yang belum diterima negara.

“Sudah seyogyanya dengan kesadaran pikiran dan jiwa serta rasa malu yang dimiliki seorang pemimpin, Rektor IPDN I Nyoman Sumaryadi dan Sekjen Kementerian Dalam Negeri Diah Angraini mengundurkan diri dengan sukarela,” tegas Maman.

Namun jika itu tidak dilakukan maka Ampuja akan kembali turun ke jalan menuntut KPK untuk berani membongkar praktek sindikat IPDN yang nyata-nyata telah merugikan masyarakat dan Negara. KPK juga harus segera memeriksa dan menangkap I Nyoman Sumaryadi dan Diah Angraini. (red)

Tweets

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*

HTML tags are not allowed.

Copyright © 2011-2012 TubasMedia.com - All Rights Reserved - Berita Terkini - Profil - Info Iklan - Feed Berita - Feed Komentar - Go Mobile
Facebook button Twitter button RSS button