Cangkul Diimpor? Cara Berfikir Elit Indonesia, Pendek

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sektor pertanian di tanah air saat ini dinilai belum mandiri sepenuhnya. Salah satu contoh sederhana terkait alat pertanian seperti cangkul yang masih harus impor dan pengadaannya sampai sekarang masih belum tuntas.

Pengamat Lingkungan dan Kehutanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora menilai, diperlukan pembenahan menyeluruh untuk mendukung pertanian. Dia menilai Indonesia seharusnya sudah mumpuni dalam memperkuat sektor pertanian dan tak selalu bergantung pada impor.

“Jangankan untuk memproduksi cangkul, jauh lebih dari itu bangsa Indonesia sudah lama mampu menciptakan berbagai prasyarat memperkuat sektor pertanian,” katanya, Senin (20/3).

Dia menyayangkan sikap para politisi dan elite di setiap rezim pemerintah di era Reformasi. Dia menilai mereka sesat berpikir.

“Pikiran mereka tidak lagi tergolong pendek sejengkal, melainkan hanya pendek seruas jari kelingking berkait,” kata dosen Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB) itu.

Tak cuma itu, menurutnya, impor cangkul juga menandakan tak singkronnya berbagai lembaga kementerian dan perusahaan BUMN dalam mendukung industri dan pertanian nasional.Karena itu, orientasi politik dan kemauan politikdalam membangun pertanian tidak boleh lekang oleh perubahan rezim pemerintah dan paradigma modernisasi serta teknologi.

Dia mengatakan, ada sejumlah prasyarat agar sektor pertanian bisa mandiri. Pertama, adanya kesadaran yang tinggi akan hakikat pertanian, kedua adanya kesungguhan dan kemauan pemerintah untukmenegakan hakikat pertanian, dan juga perlu dibuatUU Pertanian.

“Pertanian haruslah bukan hanya dimaknai sebagai sektor pembangunan, bukan pula hanya sebagai komoditas ekonomi, maupun hanya sebagai ‘cultural history’ saja. Secara hakikat, pertanian haruslah dimaknai dan dinyatakan sebagai soko guru kehidupan,” kata Ricky.

Menurutnya, hal itu dapat dicapai jika anggaran pertanian, kehutanan dan perkebunan bisa dialokasikan pada besaran 15 persen dari APBN secara berkelanjutan hingga 25 tahun mendatang.

Namun demikian, dia menilai pembenahan semakin sulit diharapkan dilakukan oleh para politisi yang sudah menjadi elite pemerintahan. Sebab buruknya attitude, moral menjadi masalahnya.

“Berbagai blow-up kisah pungli dan korupsi ibarat ‘rumah’ dari makanan politisi dan elite pimpinan yang rakus,” katanya. (red)