Dilema Pergantian Nama Bandara Silangit Menjadi Sisingamangaraja

Oleh: Horden Silalahi

 

SUDAHKAH anda tau jika nama Silangit muncul karena gugurnya para pejuang kemerdekaan kita saat berperang melawan penjajah Belanda tepat di lokasi Bandara Silangit yang jadi salah satu pintu gerbang masuk kawasan Tapanuli?

Banyak anak kehilangan ayah, atau para isteri kehilangan suami (gugur) saat pertempuran melawan Belanda di Silangit saat zaman penjajahan.

Mereka berjuang hanya menggunakan senjata bambu runcing melawan penjajah  yang menggunakan senjata mesin. Tapi, mereka tidak takut. Mereka rela mati demi membela tanah airnya.

Banyak nyawa yang hilang. Perjuangan tanpa rasa takut mereka pasrahkan hanya kepada yang maha kuasa. Mereka hanya memandangi Langit dan berdoa ketika itu sebelum bertempur.

Sejumlah penatua di Kenegerian Pohan (karena dihuni marga-marga Sibagot ni Pohan), Kepala Desa Pariksabungan, Mangatur Tampubolon dan tokoh masyarakat Pongat Simanjuntak mengisahkan, cukup banyak mayat bergelimpangan di Silangit ketika itu. Bahkan darah perjuangan mereka pun mengalir bak aliran mata air sungai yang menelusuri rerumputan.

Di lokasi dataran tinggi dengan suhu dingin rata-rata 16 derajat celcius itu, jeritan para pejuang akibat luka di tubuh mereka dan teriakan Merdekaaa!!!..terus bergema. Tapi nama mereka tak ada tertulis dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa ini.

Setelah Indonesia merdeka, lokasi itu dinamakan Silangit. Kisahnya, sebelum terjadi pertempuran dengan penjajah Belanda, para pejuang tanpa nama itu terlebih dahulu berdoa sambil memandang ke Langit dengan mengangkat tombak besi berbentuk Salib (Silang, dalam bahasa Batak).  Inilah dasarnya lokasi itu dinamakan Silangit (Salib di cakrawala).

Pada Tahun 1948, saat Jepang melakukan agresi militer, lokasi pertempuran Silangit-pun dibangun jadi lapangan terbangtempat berlabuhnya pesawat tempur militer.

Dari sinilah cikal bakal bandara ini sebenarnya. Hingga pada akhirnya, pemerintah memulai pembangunan kembali bandara ini sejak tahun 1995 dengan menambah landasan pacu sepanjang 900 meter sehingga menjadi 1.400 meter.

Pada tahun 2011, panjang landasan pacu Bandara Silangit yang berlpkasi di Kabupaten Tapanuli Utara ini akhirnya bertambah menjadi sepanjang 2.400 meter. Dan tahun 2015 diperpanjang kembali menjadi 3.800 by 45 meter (12.467 ft × 148 ft) sehingga bisa didarati pesawat berbadan lebar secara reguler.

Pada tanggal 18 Januari 2011, Bandara Silangit didatangi Presiden RI beserta rombongan yang menggunakan pesawat Boeing 737-500. Dengan kedatangan Presiden tersebut, dinyatakanlah bahwa Bandara Silangit telah sanggup melayani pesawat sekelas A320, A320neo, A330, & B737 Next Generation, & MAX.

Dan pada 24 Nopember 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan bandara ini menjadi Bandara Internasional Silangit. Namun kini, Kementerian Perhubungan mengganti nama bandara tersebut menjadi Bandara Raja Sisingamangaraja XII melalui surat tertanggal 4 September 2018yang sudah beredar luas dunia maya. Apakah hal itu tepat?

Sekedar perbandingan, untuk mengenang jasa Pahlawan Nasional Raja Sisingamangaraja XII di Sumatera Utara yang terdiri dari 33 kabupaten/kotamadya, sudah diabadikan pada nama jalan. Pada umumnya nama jalan berada di lokasi jalan inti kota kabupaten maupun kotamadya.

Khusus di kawasan Tapanuli seperti di Kabupaten Humbang Hasundutan, situs-situs peninggalan Raja Sisingamangaraja XII juga telah dipugar. Seperti, istana Raja Sisingamangaraja, Tombak Sulu-sulu dan Aek Sipangolu di Bakara, serta di Sionom Hudon, Parlilitan.

Di Kabupaten Tapanuli Utara, tugu Raja Sisingamangaraja XII juga ada tepat di depan Kantor Bupati di Tarutung. Sedangkan di Kabupaten Toba Samosir juga ada makamnya tepat di Jalan Sopo Surung, Balige.

Kini, penolakan atas pergantian nama bandara itu datang dari masyarakat Silangit. Demikian juga dengan Bupati dan Ketua DPRD Tapanuli Utara. Dilema soal nama ini sebenarnya tidak terlalu pelik jika pemerintah bijak.

Biarlah nama bandara tersebut diganti, tapi dengan nama yang diusulkan oleh masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara sendiri. Bukan masyarakat kabupaten lain. Atau setidaknya masyarakat Desa Pariksabungan/Silangit dan Bupati/DPRD Tapanuli Utara juga dilibatkan untuk mengambil keputusan. (penulis seorang wartawan)