Fahmi Bantah BPJS Kesehatan Kesulitan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Fahmi Idris, membantah anggapan sejumlah pihak yang menilai lembaga yang dipimpinnya sedang kesulitan atau collapse.

“Bapak Presiden sangat memberikan perhatian, karena ini harus menjadi opini yang jangan sampai membuat gelisah baik itu rumah sakit, kemudian tenaga kesehatan,” kata Fahmi dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo, Menko PMK Puan Maharani dan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/3/2016) sore.

Fahmi menegaskan, balance sheet antara pemasukan dan pengeluaran BPJS Kesehatan itu balance, tidak ada masalah. Pemasukan ada dua, iuran dan sumber dana lainnya.

“Kalau kita bicara iuran dan pengeluaran memang mismatch karena iuran pada dasarnya hitungannya masih di bawah rekomendasi dari Dewan Jaminan Sosial Nasional. Kalau dalam bahasanya kurang lebih “underpricing” dari iuran yang diharapkan,” jelasnya, seperti diberitakan laman Setkab.

Dia mengatakan, tentu pengalaman BPJS sejak Askes 48 tahun sudah mengalkulasi agar program ini tetap berjalan tentu ada sumber pemasukan lain. Dalam hal ini pilihannya tiga. Pertama apakah manfaatnya dikurangi. “Tentu kita tidak akan mengambil pilihan itu, karena akan terjadi social cost yang besar. Masa orang cuci darah kemudian mulai besok dikurangi. Itu tidak kita pilih,” ujarnya.

Pilihan kedua, apakah menaikkan iuran sehingga match dengan pengeluaran. “Bapak Presiden menyampaikan, itu nanti setelah program ini dirasakan semakin baik,” jelas Fahmi.

Untuk itu, disiapkan alokasi dana untuk mengatasi masalah tersebut. “Jadi clear. Untuk diketahui publik, bahwa isu BPJS collapse itu tidak benar adanya karena balance sheet-nya sudah kita hitung antara pemasukan dan pengeluaran di tahun 2016 ini mendekati dengan apa yang kita perkirakan,” katanya. (ril/end)