Fahri Hamzah tidak Memperhatikan Perasaan Kaum Minoritas

MANADO, (tubasmedia.com) – Kedatangan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ditolak oleh massa saat berkunjung ke Manado, Sabtu (13/5/2017). Fahri harus membatalkan sejumlah agendanya karena situasi yang tak kondusif.

Massa yang berkumpul sejak pagi di Bandara Sam Ratulangi memaksa Fahri harus melewati jalan alternatif lewat belakang Bandara untuk tiba di Kantor Gubernur Sulut.

Pun, saat harus kembali ke Bandara, Fahri harus melewati pintu belakang. Massa menggelar aksi menolak kedatangan Fahri karena menganggap dia adalah pejabat negara yang kerap melontarkan pernyataan yang tak mencerminkan toleransi.

“Aksi kemarin sebenarnya bentuk spontanitas dalam menyikapi kondisi bangsa akhir-akhir ini. Kenapa harus Fahri, karena dia dinilai sebagai figur yang acapkali tampil di forum-forum resmi maupun dalam beberapa aksi selalu berbicara tanpa memperhatikan perasaan kaum minoritas,” ujar Jim R. Tindi, salah satu orator dalam aksi kemarin, Minggu (14/5/2017).

Aksi massa yang datang dari berbagai elemen masyarakat itu sempat terlibat bentrok dengan polisi di Kantor Gubernur. Massa juga sempat merangsek masuk hingga ke dalam Bandara. Namun, pihak keamanan dapat meredam keributan itu dan tidak sampai menimbulkan korban.

Budayawan dan pengamat sosial politik dari Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Sulut, Pitres Sombowadile menyentil pentingnya pembelajaran dari aksi kemarin yang disebutnya sebagai Pancasila Watch.

“Apa yang salah dari bangsa ini? Apa yang mestinya dikoreksi bagi kita yang masih berkeyakinan dengan Indonesia sebagai rumah dan mahligai bersama kita,” ujar Pitres.

Pitres menganggap perlunya dibuat semacam code of conduct pejabat negara terkait dengan asas-asas dan nilai-nilai dasar negara RI. Tentu asas yang paling utama adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Semestinya revolusi mental pertama semua pejabat negara adalah revolusi menyesuaikan dirinya dengan standar perilaku dan nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian para pejabat itu diterima di semua wilayah RI,” ungkap Pitres.

Aksi massa kemarin sebenarnya bertolak belakang dengan sikap masyarakat Sulut yang selama ini dinilai sangat toleran. Para peserta aksi memang datang secara spontanitas dari berbagai kelompok.

“Sulut yang demikian toleran selama ini tidak tahan lagi harus mendemonstrasikan penolakannya pada perilaku pejabat yang tidak mencerminkan dirinya berdiri di atas asas-asas dasar negara RI,” urai Pitres.

Pitres berharap ke depannya, code of conduct untuk pejabat negara segera dirumuskan, termasuk rumusan asas Pancasila dipakai untuk menilai dan mengawasi segenap kebijakan pemerintah.(red)

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar