Fasilitas BMDTP Tingkatkan Daya Saing Produk Plastik

CISARUA, BOGOR, (tubasmedia.com)– Direktur Industri Kimia Hilir, KementerianPerindustrian, Tedy Sianturi mengatakan daya saing produk plastik akan semakin meningkat dengan diberikannya fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) terhadap industri tersebut.

Hal itu dikatakan Tedy kepada wartawan usai mengikuti acara sosialisasi pemanfaatan BMDTP di Cisarua, Bogor, kemarin. Sosialisasi yang diikuti segenap karyawan dan staf Direktorat Industri Kimia Hilir itu diselenggarakan PT Surveyor Indonesia bersama PT Sucofindo.

Adanya fasilitas itu lanjut Tedy dapat meningkatkan daya saing produk industri plastik. Terbukti pertumbuhan industri plastik paling tinggi diantara industri-industri lain di direktorat yang dipimpinnya.

Sebelumnya Proyek Manager PT Surveyor Indonesia, M Yusuf Hermawan mengatakan progress pelaksanaan BMDTP tahun 2016 hanya Rp 111,7 miliar atau hanya 68,9 persen dari yang disiapkan.

Tahun 2017, katanya, usulan BMDT sektor industri plastik akan meningkat menjadi sebesar Rp 200 miliar. Tapi karena keterbatasan anggaran pemerintah, diprediksi yang disetujui hanya Rp 100 miliar.

Namun Tedy mengharapkan realisasi BMDTP tahun 2017 bisa mencapai angka 70 hingga 75 persen.

Harapan ini lanjut Tedy mengingat adanya pertumbuhan di sektor industri kimia hilir. Kegairahann itu juga terlihat pada industri kimia hulu dimana PT Chandra Asri akan meningkatkan kapasitas produksi.

Sementara itu untuk sektor industri kosmetika yang juga berada di sub sektor industri kimia hilir, tercatat ada enam perusahaan yang mengajukan untuk memanfaatkan fasilitas BMDP dengan nilai pagu sebesar Rp 15 miliar.

Sedangkan untuk sektor polyester berlapis logam dan kaca film untuk tahun 2017, tercatat hanya ada satu perusahaan yang meminta fasilitas BMDTP dengan nilai Rp 900.000.000.-

Ditambahkan oleh usuf bahwa diberikannya fasiltas BMDTP kepada dunia usaha dengan harapan selain dapat meningkatkan daya saing, perusahaan juga dapat meningkatkan penerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan pemerintah.

“Perusahaan yang memanfaatkan fasilitas itu haruslah perusahaan yang menghasilkan barang dan atau jasa yang berguna untuk kepentingan umum atau yang dikonsumsi masyarakat banyak,’’ katanya. (sabar)