Indonesia Heran, Para Garong Dipaksa Nyaleg Lagi

Oleh: Sabar Hutasoit

 

BARU saja kita disuguhi berita heboh, dimana 41 anggota DPRD Kota Malang diringkus KPK karena diduga menerima suap pembahasan APBD-P Kota Malang senilai Rp 700 juta, gratifikasi dalam APBD tahun anggaran 2015 senilai Rp 5,8 miliar dan korupsi pengadaan lahan TPA Supit Urang senilai Rp 300 juta.

Hanya empat orang lagi yang tersisa yang tidak terlibat dalam kasus tersebut dan kondisi itu otomatis membuat lembaga legislatif itu kehilangan fungsi legislasinya.

Peristiwa penangkapan para anggota dewan yang disebut terhormat itu sangat mengagetkan. Kaget bukan karena besarnya uang rakyat yang digarong mereka. Tapi kita kaget koq bisa dalam satu rumah semuanya (kecuali empat orang) ikut secara bersama-sama merampok uang rakyat.

Kalau bisa dibayangkan, ke-41 orang itu saat membagi-bagi uang rampokan itu, ibarat sekawanan tikus yang mengerumuni tumpukan makanan, sambail ketawa cekikikan menikmati hasil rampokan tersebut.

Nah, sekarang ke-41 orang-orang yang katanya terhormat itu sedang diproses hokum. Biarlah ranah hokum yang menanganinya. Mau dihukum, mau dilepas, mau disiapkan kamar mewah di penjara, itu ursan penegak hukumlah.

Yang menjadi pertanyaan dan membuat sebagian besar rakyat Indonesia heran, adalah, tarik menarik di kalangan pemangku kepentingan negeri ini tentang bisa tidaknya mantan narapidana koruptor mencalonkan diri sebagai anggota legislatif yang disingkat Caleg untuk periode 2019-2024.

Banyak suara yang menyuarakan agar para mantan narapidana koruptor jangan lagi diberi kesempatan untuk duduk di kursi empuk anggota dewan. Pasalnya, melalui kursi empuk di gedung dewan yang sangat terhormat itulah mereka mengatur tata cara perampokan.

Dari kursi empuk itu pulalah mereka mengatur permainan biadab itu, sebab mereka memiliki power sebagai anggota legislative untuk menentukan proyek itu milik siapa, proyek ini milik siapa pula.

Harusnya para pemangku kepentingan faham dan tak perlu diajari lagi tentang ini. Namun kenapa masih ada suara yang memaksa KPU untuk tetap meloloskan para mantan narapidana koruptor itu untuk ikut nyaleg.

Apakah negeri ini belum cukup pengalaman pahit akibat ulah para koruptor yang nota bene kebanyakan ada di gedung dewan yang sangat terhormat itu.

Di satu sisi kita teriak uang rakyat dirampok para anggota dewan, tapi di pihak lain ada pula suara yang memaksa KPU agar meloloskan para garong itu untuk nyaleg kembali. What happent….

Terlalu maju gak tulisan ini jika menyebut ada deal-deal politik dan bisnis antara pemimpin partai pengusung para garong untuk nyaleg dengan pihak-pihak pemegang kuasa bisa tidaknya seseorang nyaleg atau tidak? Rasanya sih seperti itu ya…

Tapi ok-lah melalui tulisan ini kita ketuk hati nurani pemangku kepentingan itu, agar mau mengesampingkan ego pribadi dan mendahulukan kepentingan nasional yakni mengamankan uang rakyat dari tangan-tangan para si tukang rampok itu. Maukah kalian??? (penulis adalah seorang wartawan)

 

 

 

 

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar