Indonesia Kekurangan Juru Ukur Berlisensi

Oleh: Agnes Sri Mulyani

TANAH bagi manusia merupakan tempat yang sangat penting dan berharga karena sebagian besar hidupnya tergantung dari tanah. Tanah di bumi ini dimanfaatkan sebagai tempat pemukiman dan sebagai sumber penghidupan, sehingga tanah merupakan harta yang nilainya sangat tinggi.

Harga tanah dari tahun ke tahun akan selalu naik, terutama di lokasi yang strategis di kota besar. Demikian juga di daerah, harga tanah akan selalu naik dari tahun ketahun, namun harganya tidak setinggi di kota besar.

Maka tidak heran kalau sering terjadi kasus sengketa atas hak tanah di masyarakat. Pendaftaran tanah diadakan sebagai cara mencegah terjadinya sengketa atas kepemilikan tanah. Oleh karena itu, pemerintah membuat peraturan tentang pertanahan yang disebut UU Pokok Agraria (UUPA) No 5/1960.

Pemerintah telah menetapkan pasal 19 UUPA yang intinya untuk menjamin kepastian hukum perlu diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran atas tanah, peralihan hak atas tanah serta pemberian surat bukti sebagai alat bukti yang kuat.

Untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah membuat suatu kegiatan yang disebut Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) sebagai bentuk kegiatan legalisasi asset. Hal tersebut merupakan proses administrasi pertanahan, adjudikasi, pendaftaran tanah, sampai dengan penerbitan sertifikat/tanda bukti hak atas tanah yang diselenggarakan secara massal.

PRONA dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut, penyelenggara PRONA bertugas memproses pensertifikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di bidang pertanahan.

PRONA dilaksanakan secara terpadu dan ditujukan bagi segenap lapisan masyarakat terutama bagi golongan ekonomi lemah dan menyeselaikan secara tuntas terhadap sengketa-sengketa tanah yang bersifat strategis.

Tujuan PRONA memberikan pelayanan pendaftaran pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia dengan mengutamakan desa miskin/tertinggal, daerah pertanian subur atau berkembang, daerah penyangga kota, pinggiran kota atau daerah miskin kota dan daerah pengembangan ekonomi rakyat.

Di samping untuk menjamin kepastian hak atas tanah, PRONA dilaksanakan pemerintah sebagai upaya mencegah fungsi alih lahan secara tidak benar. Misalnya daerah persawahan atau daerah resapan dialihkan menjadi fungsi lain seperti didirikan gedung atau pemukiman.

Biaya pengelolaan penyelenggaraan PRONA, seluruhnya dibebankan kepada rupiah murni di dalam APBN pada alokasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN RI. Sedangkan biaya-biaya yang berkaitan dengan atas hak/alat bukti perolehan/penguasaan tanah, patok batas, materai dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)/PPh menjadi tanggungjawab peserta PRONA.

Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, 56% tanah di Indonesia belum bersertifikat sehingga pemerintah menargetkan lima juta bidang tanah pada tahun 2017 untuk jangka pendek, serta untuk jangka panjang pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia sudah bersertifikat, atau paling tidak sudah terdaftar terlebih dahulu.

Masalah yang timbul dengan adanya proyek tersebut, adalah pemerintah kekurangan juru ukur sebagai tenaga dalam bidang pemetaan untuk memetakan batas tanah. Untuk pencapaian target sertifikasi tersebut, pemerintah membutuhkan tambahan juru ukur swasta 2500-3000 orang dengan ketentuan telah tersertifikasi dan sudah lolos uji kompetensi.

Untuk menyamaratakan kompetensi, pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja di semua sektor Kementrian/Lembaga, pemerintah membentuk komite pengurus Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) yang dimaksudkan untuk menjamin tenaga kerja bersertifikat agar dapat bekerja di negara lain.

Salah satu tenaga kerja bersertifikat yang menjadi perhatian pemerintah adalah juru ukur tanah. Hal ini dimaksudkan agar percepatan program pemerintah dalam sertifikasi tanah di Indonesia segera terealisasi.

Peraturan tentang juru ukur berlisensi sudah diundangkan berdasar Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No 9/2013 tanggal 22 Juli 2013. Adapun usaha yang dilakukan pemerintah dalam penyediaan dan peningkatan mutu tenaga kerja adalah memanfaatkan Balai Latihan Ketenagakerjaan yang tersebar di seluruh propinsi Indonesia. Disamping itu juga mengajak pihak swasta untuk ikut bersinergi dengan pemerintah melalui program vokasional.

Disamping memanfaatkan Balai Latihan Ketenagakerjaan, pemerintah dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri seperti UGM, ITB, ITS, UNDIP maupun PTS seperti Itenas Malang, Universitas Pakuan Bogor yang memiliki jurusan Geodesi/Geomatika dalam menyediakan tenaga juru ukur.

Kebutuhan juru ukur merupakan hal yang sangat penting sebagai salah satu instrumen sertifikasi tanah. Kondisi juru ukur berlisensi yang ada sekarang biasanya adalah juru ukur dari kalangan PNS, sedangkan juru ukur yang bukan PNS biasanya belum berlisensi sehingga juru ukur yang belum berlisensi dapat mengikuti ujian juru ukur berlisensi yang diselenggarakan ATR/BPN.

Kepedulian pemerintah dalam penyediaan tenaga juru ukur yang berkualitas tentu membawa angin segar dalam bidang pemetaan. Banyaknya tenaga kerja yang akan diserap dalam menunjang program pemerintah akan membuka peluang baru bagi tenaga kerja Indonesia terutama di bidang pengukuran.

Perlunya penyelenggaraan pendidikan vokasional untuk juru ukur, di samping diperlukan pemerintah dalam mempercepat program sertifikasi pertanahan, juga diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi pengangguran.

Apalagi bila pendidikan vokasional juru ukur yang berlisensi, dapat bekerja di negara lain sesuai target pemerintah dalam menyediakan tenaga kerja yang kompeten di bidang pengukuran, tenaga Indonesia diharapkan mampu bersaing dengan tenaga asing. (penulis adalah dosen Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia, Jakarta)

Berita Terkait

Komentar

Komentar