Industrialisasi Bukan Sekedar Pendirian Pabrik

Oleh: Fauzi Aziz

 

INDUSTRIALISASI di Indonesia bukan hal baru. Ini penting disampaikan karena setiap terjadi pergantian rezim selalu terkesan seakan pada saat rezim baru mulai bekerja, saat itu pula industrialisasi seperti baru akan dimulai. Padahal seharusnya tidak seperti itu.

Yang baru mestinya hanya kebijakan dan tindakannya saja yang akan dilakukan rezim yang berkuasa agar proses industrialisasi makin memberi kontribusi maksimal bagi pertumbuhan ekonomi.

Peta jalannya semestinya berjalan berdasarkan kaidah penuntun terjadinya pergeseran dari sekedar peningkatan akumulasi modal, tenaga kerja dan pengurasan sumber daya alam menuju peningkatan produktifitas berkelanjutan.

Prosesnya akan terus mengalami pergeseran dan naik kelas. Awalnya adalah tahap perakitan yang produknya hanya berbasis QCD, meningkat dan berjalan menuju pencapaian kemampuan menghasilkan desain industri mengikuti dinamika pasar.

Pada waktunya akan sampai berkemampuan menghasilkan brand manufacturing. Kebijakan dan tindakan pemerintahnya mengikuti perkembangan tersebut. Artinya kebijakan yang dibuat pemerintah mengikuti alur proses di setiap tahapan.

Kebijakan yang dibuat berarti fokus pada setiap langkah pelaksanaan tahapan. Oleh sebab itu, setiap kebijakan yang dihasilkan harus bisa menjawab kebutuhan dukungan yang diperlukan. Konsistensi implementasi kebijakan menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu bangsa menjalankan visi, misi dan peta jalan industrialisasi yang direncanakan.

Mindset dalam ekonomi industri seperti itu jalannya dan kebijakan pemerintah yang berisi berbagai tindakan yang bersifat strategis, taktis dan operasional selalu menyertainya. Karena itu, patut dihindari adanya kebijakan yang bersifat “melawan arus” atau kontra produktif.

Terkait dengan pergeseran nilai dari sekedar mengemban misi akumulasi modal dan penyerapan tenaga kerja menuju peningkatan produktifitas berkelanjutan, maka industrialisasi harus menghadirkan kebijakan teknologi industri.

Upaya ini penting karena dalam mindset  ekonomi industri, kapasitas SDM, teknologi dan inovasi bersifat inheren dalam proses industriaisasi supaya naik kelas. Industrialisasi dalam  mindsetnya yang lain memberikan panduan bahwa alokasi sumber daya nasional adalah bagian dari arus utama yang penting diperhatikan oleh pembuat kebijakan.

Ini bisa mencakup aspek pendistribusian, maupun mencakup redistrubusi dan absorsi dari sumber daya nasional. Oleh sebab itu, layanan yang diberikan di setiap koridor ekonomi semestinya berbeda.

Kalau luar Jawa menjadi prioritas pengembangan, maka tentu berbagai alokasi sumber daya nasional harus diredistribusi yang absorsinya di luar Jawa harus lebih besar dibandingkan di Pulau Jawa. Kebijakan yang bersifat redistributif sumber daya nasional belum kelihatan.

Dan ini nampak ketika pemerintah melaksanakan kebijakan fiskal yang menggunakan APBN sebagai instrumennya. Berkaitan dengan sedang diselesaikannya “Kebijakan Industri Nasional”, kita berharap lanskapnya benar-benar mencerminkan adanya berbagai tindakan pemerintah yang akan dilakukan.

Semoga saja tidak lebih terbaca semacam “RPJM-N sektor industri. Sebab kalau yang terbit terbaca sebagai “RPJM-N sektor industri, langkah ini kurang tepat. Dan jika kesan itu yang muncul, maka publik akan berfikir pembangunan industri akan lebih dominan dibiayai menggunakan dana APBN/APBD.

Padahal harusnya lebih mengandalkan pada dana milik sendiri dan yang berasal dari lembaga pembiayaan investasi dari sektor perbankan maupun non bank.

Akhirnya, mindset ekonomi industri memberikan pembelajaran bahwa industrialisasi harus dihindari jangan sampai “mereduksi faktor-faktor kesejahteraan masyarakat, ekonomi, lingkungan dan keberlangsungan sosial.

Ini perlu digaris bawahi karena “ditengarai” industrialisasi dengan segala aktivitasnya yang lebih ke pendirian pabrik, melahirkan sejumlah fakta telah terjadinya perubahan besar di negeri ini.

Mindset ekonomi industri secara inklusif sebaiknya kita fahami agar tidak terjebak pada pemahaman sempit bahwa industrialisasi bukan hanya sekedar pendirian pabrik.(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).