Investasi di KI Indonesia Timur Menggeliat

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ada tiga faktor daya tarik investor menanamkan investasi di kawasan industri yang terletak di wilayah Indonesia bagian timur. Pertama ketersediaan sumberdaya alam (SDA) yang mencukupi, kedua letaknya yang strategis dan ketiga dukungan pemerintah setempat.

Hal itu dikatakan Direktur Pengembangan Wilayah Industri I, (Sulawesi, Maluku dan Irian), Kementerian Perindustrian, Arus Gunawan kepada pers di ruang kerjanya kemarin.

Namun Arus menambahkan wilayah lainnya juga tidak menutup kemungkinan memiliki tiga faktor tersebut sehingga pembangunan ekonomi baru akan merata di seluruh nusantara.

Pertumbuhan investasi di kawasan industri wilayah Indonesia timur, jelas Arus cukup menggembirakan. Jika periode 2017 nilai investasi yang ditanamkan mencapai Rp 100 triliun, kini hingga paruh 2018 sudah mencapai Rp 132 triliun yang mencakup industri semen, smelter, pupuk dan alumina serta PLTA.

Khusus di wilayah Luwuk, Sulawesi Tengah, akan segera berdiri pabrik pupuk di atas lahan seluas 500 ha dengan kapasitas produksi 1,1 juta ton/tahun pupuk urea. Pabrik ini direncanakan menggantikan posisi pabrik pupuk yang tidak efisien lagi seperti Pupuk Kaltim dan Pusri.

Pabrik yang membutuhkan tenaga kerja sebanyak 1.000 orang ini akan memproduksi pupuk amoniak dan urea yang mampu bersaing dengan pupuk impor. Ditanya kapan mulai beroperasi, dikatakan menunggu harga gas turun dari US$4,4/mmbtu menjadi US$4,2/mmbtu.

Sementara itu, di Mimika Papua juga akan segera dibangun pabrik semen dan smelter. Mimika memiliki sungai besar yang diharapkan mampu sebagai pembangkit listrik tenaga air berkekuatan 4.400 mw.

Pabrik semen di Mimika akan dijadikan sebagai pemasok semen di wilayah Indonesia timur dengan harga yang tidak beda dengan harga di Pulau Jawa.

Selanjutnya Arus menjelaskan bahwa di Halmahera Tengah juga sudah sedang dipersiapkan pabrik smelter yang berdiri di atas lahan seluas 2.000 ha yang menyerap tenaga kerja 20.000 orang.

Untuk itu, Arus mengatakan pihaknya membutuhkan dukungan pemerintah pusat dengan segera merealisasikan pendampingan, perizin dari pusat dan daerah serta diberikan fasilitas tax holiday. (sabar)

Berita Terkait

Komentar

Komentar