Jangan Serahkan Kekayaan Alam ke Pemodal Asing

Oleh: Fauzi Aziz

 

TUGAS para pemimpin adalah menyiapkan putra-putri anak bangsa sebagai generasi penerus di negeri ini. Warisan yang paling berharga adalah cinta tanah air. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus menjadi bagian warisan yang harus diurus mereka.

Para pemimpin yang berkuasa dari zaman pra kemerdekaan hingga Indonesia merdeka dan berdaulat sampai sekarang, mengemban tugas kepemimpinan yang tak ternilai, yaitu warisan berupa cinta tanah air.

Setiap anak negeri berhak menikmati kekayaan alam untuk penyambung kehidupan. Oleh sebab itu, para pemimpin negeri wajib menyiapkan seperangkat kebijakan dan kerangka regulasi agar warisan tersebut tidak berpindah tangan dari RI ke negara lain dengan alasan apapun.

Kebijakan dan regulasi yang dibuat harus memberikan ruang seluas-luasnya kepada para pewaris yang berkemampuan setara dengan mereka yang berasal dari negara lain. Para pemimpin harus memberikan kesempatan yang sama kepada para ahli waris agar berkemampuan mengurus harta warisannya lebih baik, lebih berkualitas dan lebih bernilai tambah.

Sekarang ini ada keprihatinan yang mendalam dan sepertinya dibayang-bayangi oleh ketidak percayaan pada diri sendiri bahwa supaya bermanfaat bagi kehidupan seluruh anak negeri, kekayaan alam harus diserahkan kepada pihak asing.

Bangsa ini oleh para pemimpin “sok” diposisikan sebagai “tuan tanah” yang memiliki bumi, air dan kekayaan alam. Para pemimpin sibuk kesana kemari mencari bandar dan memberikan bonus kepada pemodal asing untuk mengeksplorasi, mengeksploitasi dan sekaligus memasarkan harta warisan ke seluruh penjuru dunia.

Pemilik warisan sepertinya dididik sekedar menjadi penerima hasil dari kerja pemodal asing. Dari sisi negara ada penerimaan pajak dan nonpajak. Dari para ahli waris sekedar menerima upah/gaji. Dan dari para pemburu rente senang menerima gratifikasi, sogok/suap dan saham kosong karena para pemimpin menganggap yang seperti ini adalah hal  wajar.

Bagi para pemimpin yang penting ekonomi tumbuh meskipun pertumbuhannya melahirkan ketimpangan yang makin lebar dan dalam.

Sebelum salah melangkah dan berbuat untuk negeri ini, mulailah dari sekarang persiapkan para ahli waris agar tidak lagi sekedar bekerja dan berkarya sebagai penerima gaji/upah dari juragan-juragan asing.

Pembangunan Indonesia dari zaman ke zaman selalu mengedepankan prinsip pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Tag line pembangunan semacam itu bersifat universal dan pandangan normatifnya tentu dimaksudkan agar bangsa Indonesia dari generasi ke generasi berhasil menjadi tuan di negerinya sendiri. Duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan bangsa lain adalah ungkapan motivatif agar seluruh putra-putri bangsa dapat maju dan berkembang bersama tanah air membangun peradaban Indonesia.

Bonus demografi adalah berkah dan jangan sekali-kali dianggap yang berpotensi sebagai ancaman atau musibah. Bonus demografi yang oleh ahli demografi diperkirakan akan terjadi sekitar tahun 2025-2030 justru menjadi modal dasar pembangunan saat banyak negeri seperti Jepang mengalami problem kependukan karena penduduknya yang berusia produktif makin sedikit jumlahnya.

Terkait dengan tema “majulah bersama untuk tanah air”, para pemimpin negeri ini yang sekarang duduk di singgasana jabatan, pandai-pandailah membuat kebijakan promosi kebangsaan yang bobotnya secara afirmatif harus memberi kesempatan kepada para pewaris negeri ini berkemajuan bersama tanah airnya sehingga mereka tidak sekedar menjadi jongos modal asing.(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).