Jelang 60 Tahun RI-Jepang, Menperin Tingkatkan Kolaborasi Industri
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Hampir enam dekade, Indonesia dan Jepang menjadi mitra strategis dalam upaya pembangunan ekonomi kedua negara. Oleh karena itu, diperlukan kelanjutan penguatan kerja sama bilateral yang saling menguntungkan, seperti pengembangan di sektor industri.
“Menjelang perayaan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang pada 2018 nanti, kami ingin menjadikan momentum penting bagi kedua belah pihak untuk sama-sama memajukan perekonomian guna menyejahterakan rakyat,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta sebelum melakukan kunjungan kerja ke Jepang, Senin (16/10).
Selama enam hari, mulai tanggal 16-21 Oktober 2017, Menperin memiliki beberapa agenda pertemuan dengan para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait asal Negeri Sakura, di antaranya jajaran direksi Fujitrans Corporation, Mitsubishi Motors, JFE Steel, dan Sango Corporation.
Selain itu, delegasi Japan Indonesia Economic Committee (JIEC), The Japan External Trade Organization (JETRO), Nagoya Chamber of Commerce and Industry (NCCI), pemerintah daerah Aichi dan Ogawa, serta menghadiri Indonesia Investment and Business Forum (IIBF).
Menperin berharap, dari kegiatannya tersebut dapat tercapai kesepakatan bersama untuk menumbuh kembangkan sektor manufaktur melalui peningkatan investasi dan perluasan pasar.
“Semoga semakin banyak kolaborasi yang terjalin antara pengusaha kedua negara sehingga bisa lebih berdaya saing dan saling melengkapi,” ujarnya.
Menteri Airlangga menegaskan, pihaknya selama ini tidak hanya mendorong penanaman modal dari perusahaan manufaktur Jepang skala besar, tetapi juga berupaya menggandeng kerja sama yang menyasar pada pengembangan teknologi dan inovasi, sumber daya manusia, serta industri kecil dan menengah (IKM) di Indonesia.
“Kami selalu sampaikan, Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar, terutama di tingkat ASEAN. Untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan beberapa paket kebijakan ekonomi yang tujuannya mempermudah usaha bagi para investor,” paparnya.(ril/sabar)