Jika Kualitas Kebijakan Rendah
Oleh: Fauzi Aziz
Oleh sebab itu, dalam konstelasi perekonomian secara luas, kebijakan ekonomi pemerintah secara fungsional dapat dilihat dalam dua dimensi yang berbeda. Jika tujuannya bersifat memberikan stimulasi, maka segenap tindakan yang dilakukan harus semaksimal mungkin memberi dorongan, motivasi dan berbagai bentuk kemudahan yang memungkinkan.
Tanggungjawab pemerintah yang paling utama adalah “pemberi jalan”, bukan sebaliknya “menyesatkan, mendistorsi dan bentuk-bentuk hambatan lain baik sengaja maupun tidak. Pada sisi lain, sesuai dinamika dan fenomena ekonomi yang berlangsung di masyarakat, kebijakan ekonomi harus bisa melindungi kepentingan dunia usaha, investor, para pekerja, konsumen dan masyarakat dalam kondisi apapun.
Pada dimensi lain, kebijakan ekonomi dapat pula dibentuk untuk menyelamatkan perekonomian nasional, baik yang terjadi karena adanya krisis ekonomi regional/global maupun akibat terjadi perubahan iklim dan sebagainya. Dalam hubungan ini, pemerintah dapat melakukan tindakan mitigatif yang diperlukan sesuai kondisi yang terjadi di lapangan.
Sebab itu, pemerintah harus mempunyai cadangan devisa yang cukup, cadangan fiskal, cadangan pangan dan energi, cadangan likuiditas untuk mendukung progam social safety net bagi anak-anak terlantar dan fakir miskin.
Berbagai kondisi yang acapkali terjadi di lapangan adalah adanya disalokasi sumberdaya, akibat semua kebutuhan dianggap prioritas. Akibatnya seperti yang terjadi di Indonesia ketika kebijakan fiskal mengalami pembiasan sehingga pembangunan infrastruktur fisik tidak dibiayai secara maksimal akibat banyak sektor yang dianggap penting dan prioritas yang juga memerlukan dukungan APBN dalam jumlah besar.
Kondisi lain yang terjadi adalah demi kewenangan administrasi maupun teknis beberapa Kementrian/Lembaga(K/L) yang menangani sektor ekonomi di pusat/daerah membuat kebijakan yang hanya mementingkan sektornya sendiri, padahal produk dan jasa yang dibina oleh K/L bersangkutan diperlukan sektor lain sebagai bahan baku maupun energi, se perti yang terjadi pada kebijakan gas.
Azas atau prinsip kebijakan ekonomi sebagai pemberi stimulus “dilanggar” sehingga kegiatan ekonomi industri di dalam negeri mendapatkan gas di pasar domestik dengan harga yang mahal. Ini artinya arogansi sektor mampu mengalahkan kepenti ngan ekonomi yang lebih luas.
Apalagi jika di dalamnya para pemburu rente bekerja bersama dengan yang empunya wewenang dalam penetapan kebijakan harga gas. Dalam situasi seperti ini, bisa dikatakan kebijakan yang dihasilkan justru malah menciptakan distorsi harga.
Pada kondisi lain, dalam praktek pembuatan kebijakan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik sesaat yang akhirnya produk kebijakannya menjadi tidak lagi bersifat obyektif.
Kebijakan yang dihasilkan tidak berdampak terhadap terbentuknya outcome economy yang maksimal. Benefit-nya lebih banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang berkepentingan saja akibat adanya kebijakan ekonomi tersebut. Tidak berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Kualitas kebijakan rendah akibat proses pembuatannya tidak bersifat komprehensif.(penulis adalah pemerhati masalah sosial ekonomi dan industri).