Jokowi Diminta Pecat Yasonna dari Menkumham

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Bendahara Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo menuding bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah melakukan penzoliman terhadap partai beringin. Sebab menurut dia, Yasonna telah memanipulasi putusan mahkamah partai.

“Tidak ada pilihan lain bagi kami untuk melakukan perlawanan kepada Menkumham. Termasuk melakukan penggalangan hak angket di DPR atas keputusan ngawur yg memanipulasi keputusan Mahkamah Partai Golkar,” kata Bambang saat dihubungi wartawan, Kamis (12/3/2015).

Kubu Aburizal Bakrie, kata dia, mendukung jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengganti (reshuffle) para menterinya yang tidak memenuhi harapan publik. Dan salah satu menteri yang harus diganti adalah Yasonna karena dianggap telah menjadi sumber masalah di mana kebijakannya kerap membuat kegaduhan.

“Kita sesalkan Menkumham mengeluarkan surat yang memihak kubu Ancol dalam surat penjelasannya yang sangat manipulatif. Mengapa? Karena konsideran surat penjelasan pada paragraf pertama itu keliru, karena tidak ada diktum dalam putusan mahkamah partai yang menyatakan mengabulkan dan menerima kepengurusan salah satu pihak yang berselisih,” jelasnya.

Lebih dari itu, tambah Bambang, sebagai konsekuensi kinerja Yasonna yang tidak profesional selama ini maka Fraksi Partai Golkar DPR akan menggalang mosi tidak percaya pada kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu agar Presiden Jokowi mengganti Yasonna.

“Yang kedua kita akan menggalang hak angket, karena hak angket karena hak angket sebagaimana tertuang dalam hak konstitusi DPR, kita akan mendorong penyelidikan terhadap tindakan menteri ini. Kita sudah melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan KMP (Koalisi Merah Putih) dan kita tahu suara KMP lebih besar daripada KIH di DPR,” pungkasnya. (nisa)