Jumlah Rakyat Miskin di Bogor Masih Tinggi

BOGOR, (tubasmedia.com) – Walau pun tiap tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor mengalami kenaikan secara signifikan, namun ironisnya di wilayah yang dipimpin Wali Kota Bima Arya ini, jumlah penduduk miskinnya masih cukup tinggi.

Berdasarkan laporan Nota Keuangan Rencana APBD Pemkot melaporkan, jumlah penduduk miskin merujuk data dari Badan Pusat Statistik tahun 2008 mencapai 42.328 kepala keluarga. Pada tahun 2011 jumlahnya turun menjadi 17.188 kepala keluarga atau sekitar 89.759 jiwa. Namun ironisnya, Pemkot Bogor terkesan sengaja menyembunyikan angka penduduk miskin tahun 2012 sampai 2014, sebab dalam laporan nota keuangan yang disampaikan ke DPRD, Pemkot hanya menerangkan angka mencaai 8,91 persen. Tahun 2015 mendatang, angka ini ditargetkan turun menjadi 8,30 persen.

Sikap Pemkot yang tidak menyebutkan angka, disesalkan oleh anggota Fraksi Partai Hanura, Merdinus Haji Tulis. Ia meminta Pemkot terbuka atau transparan mengenai jumlah penduduk miskin yang ada di Kota Bogor ini. “Bagaimana kita akan memperjuangkan anggaran penanggulangan kemiskinan, jika Pemkot saja tidak mau jujur menjelaskan soal jumlah rakyat miskinnya. Angka data itu penting, agar program yang dirancang tidak salah sasaran,” katanya kepada wartawan, Kamis lalu.

Padahal, menurut Mardinus, masalah kemiskinan ini masuk skala prioritas yang akan ditangani Wali kota beserta jajarannya. Tapi, kenapa masalah angka saja tak menyebutkan, padahal angka ini penting. “Kita tidak perlu malu jika masih memiliki rakyat miskin yang angkanya masih tinggi. DPRD siap membantu untuk mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan kemiskinan, karena kita ingin semua rakyat kota Bogor ke depan, bisa hidup sejahtera,” ujarnya.

Dalam laporan nota keuangan yang ditandatangani Wakil Wali Kota, Usmar Hariman, selama lima tahun dari 2015-2019, Pemkot akan membantu para keluarga miskin tersebut. Sebenarnya, penanggulangan kemiskinan ini bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga perlu bantuan dan dukungan dari masyarakat.

Usmar menjelaskan, untuk menanggulangi sekaligus menekan angka kemiskinan ini, Pemkot telah merancang empat program. Di antaranya pemberian perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi keluarga yang kemiskinannya paling parah. Tapi sayangnya, program yang dirancang pemkot itu merujuk pada laporan nota keuangan RAPBD 2015 bukanlah hal yang baru, tapi program yang sudah ada sebelumnya. Yakni, yang telah dilaksanakan pemerintah pusat, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM dan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera atau P2KSS. (syamsul)