Kemenperin Bantu Kebut Produksi AMMDes

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kementerian Perindustrian terus mendorong percepatan produksi alat mekanis multiguna pedesaan (AMMDes).

Ini sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan karya anak bangsa dalam upaya mewujudkan kemandirian industri nasional di sektor otomotif.

“Sebagaimana komitmen kami di hadapan Bapak Presiden Joko Widodo saat launching AMMDes pada pembukaan GIIAS 2018 di Jakarta, AMMDes ditargetkan dapat diproduksi massal awal tahun 2019,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Harjanto di Jakarta, Senin (28/1).

Menurut Harjanto, PT Kiat Mahesa Wintor Indonesia (KMWI) selaku produsen AMMDes, tengah mengebut persiapan pelaksanaan produksi massal alat multiguna bagi “Pak Tani” tersebut. Beberapa hal telah dilakukan PT KMWI, baik secara teknis maupun administrasi.

Misalnya, mulai dari pendaftaran merek di Kementerian Hukum dan HAM, memperoleh penetapan Kode Perusahaan dan Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dari Kementerian Perindustrian, hingga persiapan untuk mendapatkan Sertifikat Uji Tipe (SUT) di Kementerian Perhubungan.

“Salah satu persyaratan perusahaan industri kendaraan bermotor untuk dapat berproduksi, diwajibkan memiliki Kode Perusahaan dan NIK, termasuk AMMDes,” ungkap Harjanto.

Dalam hal ini, Kemenperin telah melakukan verifikasi dokumen permohonan dan fasilitas produksi PT KMWI selaku produsen AMMDes dan dinyatakan lengkap dan siap.

“Sehingga kami telah menerbitkan Kode Perusahaan dan NIK PT KMWI pada tanggal 8 Januari 2019 lalu,” imbuhnya.

Secara terpisah, Direktur PT KMWI Reiza Treistanto menyampaikan, pihaknya fokus pada persiapan produksi AMMDes di tahun ini. “Setelah dilakukan pemindahan lokasi produksi dari Cikarang ke Citeureup, kami terus melengkapi fasilitas produksi,” terangnya.

Tidak hanya menyiapkan peralatan produksi, PT KMWI juga sedang menyediakan peralatan pengujian dan fasilitas kantor lainnya. “Dari sisi unit AMMDes, kami terus melakukan perbaikan agar dapat memenuhi ketentuan pengujian kendaraan bermotor sebagai persyaratan mendapatkan Kode Perusahaan dan NIK dari Kemenperin serta. SUT dari Kemenhub,” paparnya. (sabar)

Berita Terkait

Komentar

Komentar