Kemenperin Raih BKN Awards 2015, Kategori Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik 1
Kementerian Perindustrian Meraih BKN Award 2015 Terbaik 1 Implementasi Penilaian Kinerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang diserahkan Kepala BKN Bima Haria Wibisana kepada Biro Kepegawaian Kementerian Perindustrian pada acara Rakornas Aparatur Sipil Negara/ASN DI Grand Sahid Jaya tanggal 10 Juni 2015. (tubasmedia.com/istimewa)
JAKARTA, (tubasmedia.com) – Kementerian Perindustrian meraih penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award 2015 Terbaik 1 dalam kategori Implementasi Penilaian Kinerja Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian. Penghargaan itu diserahkan pada acara Rakornas Aparatur Sipil Negara/ASN yang dihadiri Wakil Presiden M Jusuf Kalla serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Kementerian Perindustrian telah mengembangkan aplikasi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang dapat digunakan secara online sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2011 tentang Peraturan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hal itu juga sesuai amanah Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana penilaian kinerja PNS bertujuan untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
Aplikasi SKP tersebut mempermudah pimpinan dalam memantau capaian SKP para pegawainya secara online. Capaian SKP yang diinput oleh pegawai menjadi salah satu dasar perhitungan dalam pemberian tunjangan kinerja setiap bulannya. Pengembangan sistem aplikasi SKP dilakukan oleh SDM internal Kemenperin. Hal ini dikarenakan kebutuhan pengembangan sistem lebih mudah diimplementasikan oleh SDM Kemenperin dibandingkan dengan pihak konsultan yang memerlukan waktu untuk belajar.
Dalam Penilaian Prestasi Kerja terdapat dua unsur. Pertama, unsur SKP yang memiliki bobot nilai 60%, di mana SKP disusun dan disepakati bersama antara pejabat penilai dengan PNS yang dinilai. Kedua, unsur perilaku yang memiliki bobot nilai 40% meliputi: orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerja sama; dan kepemimpinan.
Dampak positif penerapan aplikasi SKP tersebut, antara lain, (1) Peningkatan jumlah jam kerja rata-rata pegawai; (2) Terbentuknya budaya kerja pegawai yang modern dalam penggunaan teknologi informasi; (3) Efisiensi dalam hal penggunaan sumber daya keuangan, waktu, dan sumber daya manusia; (4) Benchmarking oleh beberapa kementerian dan lembaga; (5) Ditegakkannya sistem reward dan punishment.
Siaran pers Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenperin, Hartono, Kamis (11/6), menyebutkan, BKN Awards merupakan wujud semangat pengelola kepegawaian guna menyajikan layanan prima kepada masyarakat. Sejumlah kategori BKN Awards 2015 diperebutkan oleh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota, di antaranya, Perencanaan Kepegawaian Terbaik, Implementasi Rekrutmen Berbasis Teknologi Informasi Terbaik, Implementasi SAPK Terbaik, Implementasi Penilaian Kinerja Terbaik, Pelayanan Mutasi Kepegawaian Terbaik, dan Pengelola Kepegawaian Terbaik. (ril/ender)