Ketua KPK Tak Paham Hukum

Laporan : Redaksi

Busyro Muqoddas

Busyro Muqoddas

JAKARTA, (Tubas) – Ketua Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai Ketua KPK Busyro Muqoddas tak paham soal hukum. Ia juga menuding Busyro tidak pernah mempraktikkan hukum.

“Busyro itu nggak tahu hukum. Dia nggak pernah praktek hukum. Hukuman mati di negara manapun tidak pernah efektif untuk menangkal kejahatan, termasuk korupsi,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (29/3/2011).

Efektifitas pemberantasan korupsi tidak ditentukan oleh lamanya hukuman yang dikenakan kepada koruptor. “Tidak ditentukan itu, mau penjara sejuta tahun pun tidak akan efektif. Di Cina juga sama. Hukuman mati yang diberlakukan di Cina untuk memberantas korupsi tidak pernah efektif menekan indeks korupsi di negara itu,” jelasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, ia menilai tidak tepat jika langkah menekan korupsi dengan meningkatkan dan menambah jumlah hukuman atau dengan memasukkan hukuman mati dalam undang-undang tipikor.

“Tidak ada jaminan itu efektif. Oleh sebab itu, baik pemerintah maupun Dewan pada saat ini sedang menyusun dan mengkaji agenda baru untuk mencegah meluasnya korupsi,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak dilibatkan dalam pembuatan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam rancangan itu hukuman mati bagi koruptor ditiadakan, padahal dalam UU Tipikor saat ini hukuman mati diperbolehkan.

KPK mencurigai wacana revisi UU Tipikor yang diusulkan DPR belum lama ini merupakan sebuah upaya DPR untuk melakukan pelemahan terhadap lembaga pemberantas korupsi tersebut.

Ketua KPK Busyro Muqoddas melihat adanya indikasi penghilangan sanksi hukuman mati bagi koruptor.

“Itu pelemahan terhadap pemberantasan korupsi. Indikasinya adalah dihilangkannya sanksi hukuman mati bagi koruptor. Padahal, korupsi itu mematikan, kan? Dan pelan-pelan yang dimatikan masif, kenapa itu dihapus? Moralitas hukum gimana itu?” kata Busyro kepada wartawan usai membuka acara Karya Latihan Bantuan Hukum (Kalabahu) 2011 di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBH), Jakarta, Senin (28/3/2011). ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar