Ketua MPR-RI Periode 2014-2019 Mulai Diteropong Kopral Aksi

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua MPR-RI Zulkifli Hasan, mulai diteropong seberapa kuat indikasi keterkaitannya dengan berbagai kasus hukum, selama menjadi orang nomor satu di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Komando Perlawanan Rakyat Teritorial Anti Korupsi (Kopral Aksi), Taufan bersama massanya mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar lebih pro aktif mencari tahu kebenaran soal adanya dugaan keterlibatan mantan Menteri Kehutanan (Menhut) tersebut, dalam sejumlah kasus yang berhubungan dengan alih fungsi hutan. Mantan Menhut tersebut kini menjabat sebagai Ketua MPR-RI periode 2014-2019.

Menurut Taufan, fokus pengusutan KPK antara lain adanya indikasi terjadinya kejahatan gratifikasi terkait proyek Alih Fungsi Lahan Hutan Tanaman Industri (HTI) Kelapa Sawit di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau serta gratifikasi Alih Fungsi Lahan Hutan yang telah menyeret Bupati Bogor, Rahmat Yasin sebagai tersangka. Permasalahan ini berkaitan dengan proses Konversi Hutan Lindung menjadi lahan untuk perumahan milik PT Bukit Jonggol Asri selaku pengembang yang melibatkan sejumlah oknum pejabat di Kemenhut.

“Pantas untuk menelusuri lebih jauh dugaan keterlibatan Ketua MPR tersebut. Bukan rahasia umum lagi, di Kementerian Kehutanan paling banyak modus korupsi soal izin alih fungsi hutan. KPK harus ungkap keterlibatan Zulkifli Hasan atas kasus alih fungsi hutan di Bogor dan Kuantan Singingi, Riau,” tandas Taufan sambil berteriak di depan Kantor KPK Jakarta, Kamis (16/10).

Kecurigaan Taufan semakin nyata karena menurutnya bahwa Zulkifli sebelumnya adalah pemegang otoritas tertinggi di Kemenhut. Jika dugaan keterlibatannya dalam kasus kehutanan tak diusut, menurut Taufan akan terjadi bahaya disintegrasi bangsa ketika mandat kedaulatan rakyat Indonesia dibebankan pada sosok Zulkifli Hasan yang diduga terkait dengan skandal korupsi alih fungsi lahan di Bogor tersebut. (marto)