Koalisi Parpol Pengusung Jokowi, Tolak Gerindra Bergabung
Koalisi Parpol Pengusung Jokowi, Tolak Gerindra Bergabung
JAKARTA, (tubasmedia.com) -Ternyata tak mudah mengajak Partai Gerindra dan koalisinya masuk dan gabung mendukung Pasangan Joko Widodo- Ma’aruf Amin.
Pasalnya, bukan hanya tidak mudah mengajak Prabowo Subianto diskusi, melainkan koalisi parpol juga tidak serta merta menerima bergabungnya kelompok yang sebelumnya berseberangan.
Beberapa elite partai politik pengusung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Ma’ruf Amin, menolak wacana bergabungnya Partai Gerindra dkk selaku parpol pengusung capres-cawapres kompetitor, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Gerindra CS tidak perlu diberi akomodasi apapun karena sejak awal telah mengambil posisi sebagai kompetitor.
Hal tersebut disampaikan politisi senior PDI Perjuangan Effendi Simbolon dalam diskusi bertajuk “Ngebut Munas Parpol” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7/2019).
Effendi dengan tegas meminta Partai Gerindra tetap di luar pemerintahan atau bertindak sebagai oposisi. Sebab, sedari awal atau setahun terakhir, Gerindra sudah mengambil posisi sebagai kompetitor dalam Pilpres 2019.
“Ya iyalah, biar di sana (Gerindra oposisi). Wong berbeda kok. Satu tahun lebih kita berbeda, dalam tanda petik, kita berseberangan,” ucap Effendi.
Ia menyarankan koalisi parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf untuk tidak memanjakan Gerindra dengan akomodasi dalam bentuk apapun.
“Saya kira cukup. Kami bukan musuh, bukan perang, (ini) hanya kontestasi lima tahunan semata, jadi tak perlu dimanjakan juga,” ungkap dia.
Effendi mengatakan, akan menjadi perusakan model demokrasi di Indonesia jika partai besutan Prabowo Subianto itu diterima bergabung dalam pemerintahan Jokowi.
Dampaknya, masyarakat akan mempersepsikan perpolitikan di Indonesia sebatas bagi-bagi kekuasaan. Ujung-ujungnya, tingkat apatisme masyarakat terhadap politik negeri sendiri makin meningkat.
“Saya kira parpol konsisten lah ketika dia berada berseberangan berarti berbeda visi. Kan air dan minyak tak bisa bersatu, tak mungkin. Tapi, semua harus patuh pada negara,” ujar Effendi. (red)