Konflik Golkar karena Pemerintah Tak Rasional?

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua DPP Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, Tantowi Yahya menilai bahwa kisruh yang terjadi di partai beringin disebabkan oleh ketidakrasional berkepanjangan pemerintahan saat ini yang membawa dampak pada ketidakrasional semua unsur pemerintahan dalam bersikap dan mengambil tindakan. Ucapan dan tindakan yang provokatif dari unsur dan cabang-cabang pemerintahan membuat pihak yang terprovokasi terkadang tidak bisa juga menahan emosi.

“Ini kan dimulai semuanya dari pemerintah yang mengambil sikap dan tindakan yang tidak rasional. Contohnya ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan 3 kartu itu. Ini langsung dieksekusi dan tidak dibicarakan dengan DPR, padahal pemerintah seharusnya membicarakan hal itu dengan DPR sebagai lembaga yang memberikan persetujuan dalam anggaran.Ini tidak dilakukan dan disinilah mulai kekacauan demi kekacauan,” kata Tantowi saat dihubungi di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Menurut dia, persetujuan DPR diperlukan karena sebagai pihak yang mewakili rakyat, anggota DPR berhak thu karena bagaimanapun program 3 kartu itu membutuhkan pembiayaan negara. “Nah persetujuan DPR itu diperlukan apakah program itu layak dan bermanfaat buat rakyat?Apakah bisa dilaksanakan langsung atau bagaimana dengan program yang sudah ada, apakah akan bersinggungan? Karena semua tidak rasional, jadinya berantakan,” tambahnya.

Ketidakrasionalan pun bersambung lagi yaitu ketika pemerintah memutuskan menaikan harga BBM bersubsidi di tengah turunnya harga BBM dunia. Berbagai desakan masyarakat agar pemerintah membatalakan keputusannya pun di awalnya tidak didengarkan dan pemerintah juga jalan sendirian. “Ketidakrasional ini berlanjut lagi ketika Jokowi sebagai presiden meminta persetujuan untuk mengangkat Komjen Pol Budi Gunawan sebagai kapolri dan kemudian disetujui oleh DPR, namun Jokowi batal melantik dan ujug-ujug menunjuk Komjen Badrodin Haitu sebagai kapolri, yang kemudian ditunda juga,” bebernya.

Ini pun tegas Tantowi belum berhenti karena setelah grasi ditolak, enam terpidana mati kasus narkoba yang seharusnya langsung bisa dieksekusi, kemudian ditunda tanpa alasan yang jelas.Selain itu banyak lagi ketidakrasional pemerintah,Yang paling mutakhir adalah masalah Golkar.Munas Bali balik paling rasional, yang diikuti semua DPD I dan DPD II dan tidak ada satupun yang berhalangan, justru tidak diakui pemerintah.

“Sementara Munas Jakarta yang pemegang mandatnya palsu, tidak korum, malah dikauit. Jadi ketidakrasionalan yang dibuat pemerintah, maka pemerintah tidak rasional, maka cabang-cabang pemerintahan juga jadi tidak rasional semuanya. Hubungan antar lembaga juga kisruh. Semakin hari semakin tidak rasional,” tandasnya.(nisa)