Kontroversi Gebrakan Menkeu Sri Mulyani

index.jpg2

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Baru sepekan dilantik, Menteri Keuangan Sri Mulyani langsung membuat gebrakan dengan melakukan pemotongan anggaran di APBNP 2016 sebesar Rp133,8 triliun, kendati umur anggaran yang sudah diketok di DPR belum genap sebulan .

Pemerintah menjelaskan pemotongan anggaran di APBNP 2016 dengan perincian pemotongan untuk belanja kementerian dan lembaga sebesar Rp65 triliun dan pemotongan terkait dengan transfer dana daerah sebesar Rp68 triliun.

Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanudin berharap pemangkasan anggaran tidak dilakukan terkait dengan anggaran di Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI. “Ada tiga alasan mengapa anggaran di pos Kemhan dan TNI agar tidak dipotong,” ujar TB melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa (9/8/2016).

Dia menyebutkan alasan pertama, anggaran Kemenhan dan TNI menyangkut penguatan pangkalan TNI AU, AD, dan AL di Natuna, mengacu pada situasi di Laut Cina Selatan yang semakin menghangat. Alasan kedua, sambung TB, untuk melanjutkan pendanaan suku cadang dan senjata dan alutsista yang sudah dibeli.

“Ketiga, biaya operasional, khususnya untuk patroli laut dan udara akhir-akhir ini yang dibutuhkan dan sangat meningkat, terutama di wilayah perbatasan, dalam rangka mengamankan kedaulatan negara,” urai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat ini.

Sementara sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PPP Amir Uskara juga meminta agar pemerintah menjelaskan secara detil terkait dengan prosedur pemotongan anggaran, pos apa saja yang dipotong serta bagaimana korelasinya dengan target perolehan tax amnesty oleh pemerintah. “Pemotongan anggaran tersebut harus dipastikan tidak mengganggu visi Presiden melalui Nawacita,” ingat Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini.

Dia mengingatkan, pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan tidak menganggu proses pembangunan yang telah direncanakan. Amir juga menggarisbawahi soal pemotongan anggaran transfer daerah. “Kalau pemotongan tersebut hanya penyesuaian terhadap dana bagi hasil yang sudah ditetapkan mungkin masih bisa dipahami oleh pemerintah daerah,” tegasnya.

Amir mengingatkan agar pemerintah pusat juga memperhatikan kepercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Penjelasan secara detil diharapkan dapat menguatkan kepercayaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Sebelumnya pemerintah menegaskan pemotongan anggaran terkait dengan perjalanan dinas, konsinyering dan sejenisnya. Pemerintah memastikan pemotongan anggaran tidak menganggu program-program kerakyatan. (red)

Berita Terkait

Komentar

Komentar