Kredibilitas Menteri Perindustrian Sedang Diuji

Oleh: Fauzi Aziz

DI atas kertas Indonesia telah mempunyai komitmen politik tingkat tinggi untuk melaksanakan industrialisasi. Berbagai pertimbangan telah terindentifikasi. Apa yang diperlukan juga sudah terumuskan. Sasaran dan targetnyapun sudah ditetapkan dengan berbagai asumsi. Tugas perancangan memang seperti itu, kini tinggal eksekusi agar industrialisasi yang direncanakan, secara fisik terbangun.

Banyak tugas yang harus diurus pada tahap ini. Bahkan urusannya jauh lebih rumit jika dibandingkan dengan saat perencanaan dibuat. Pemimpin tertinggi industrialisasi adalah presiden dan tugasnya sebagai pembuat kebijakan sudah dilaksanakan. Di tingkat pelaksanaan kebijakan diperlukan sosok pemimpin kredibel untuk membumikan rencana dan kebijakan menjadi investasi riil.

Menurut pasal 5 UU nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian, presiden telah memberikan mandat penuh kepada Menteri Perindustrian sebagai komandan lapangannya untuk bertindak atas nama negara/pemerintah menjadi pengatur, Pembina dan pengembang industri nasional.

Selama tahun 2015-2019 tugasnya yang bersifat mandatory adalah “tingkatkan investasi” dan “tingkatkan produksi” industri manufaktur. Tambah populasi sebanyak 9.000 untuk yang tergolong berskala besar dan 22.000 yang berskala kecil dan menengah. Menperin selama lima tahun dituntut mewujudkan target tersebut.

Karena itu, Menperin harus menjalankan misi tersebut dengan baik dan bertanggungjawab. Kredibilitasnya sebagai komandan lapangan benar-benar diuji. Kredibel berarti mampu melaksanakan kebijakan yang dibuat pemerintah. Kredibel berarti mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen pengaturan, pembinaan dan pengembangan dengan efektif.

Kredibel berarti mampu melahirkan prestasi yang optimal dalam mengemban amanat sebagai komandan lapangan yang baik dan mampu meyakinkan mitra kerjanya di cabinet dan mitra negara lain di Asean untuk melaksanakan industrialisasi di Indonesia. Kapasitas dan kredibilitas ini wajib dimiliki seorang jenderal lapangan yang mampu mengorganisir kekuatan karena industrialisasi bersifat lintas sektor, lintas wilayah dan lintas negara.

Karena sifatnya seperti itu, maka sang jenderal lapangan harus bisa berfungsi sebagai jangkar. Dalam kaitan ini kepemimpinan menjadi faktor penting yang harus dikuasai Menteri Perindus rian. Kalau mau diperbandingkan, maka Menteri Perindustrian harus tampil sosoknya seperti Pak Hartarto di masa lalu karena Kemenperin diharapkan mampu merevitalisasi industri yang sudah ada dan mengakselerasi penumbuhan industri baru.

Era Pak Hartarto, dia mengintrodusir kebijjakan broad spectrum karena ekspor migas mulai mengalami penurunan, sehingga perlu ada kebijakan terobosan dengan mengakselerasi tumbuhnya sektor industri non migas sebagai penyumbang devisa ekspor. Kebijakan ini sukses karena jenderal lapangannya mampu meyakinkan Presiden Soeharto dan para kolega menteri di kabinet bahwa langkah itu harus ditempuh dan semua pihak harus mendukung.

Langkah ini sukses dan Indonesia berhasil menjadi negara industri baru yang pertumbuhannya mencapai rata-rata 12% per tahun, di atas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun. Lingkungan strategisnya memang berbeda. Tetapi seorang jenderal lapangan harus menguasai lingkungan strategis yang berpengaruh. Jenderal lapangan sensornya harus tajam dan berfungsi dengan baik agar setiap langkah yang dilakukan tidak melenceng dari rencana dan kebijakan pemerintah.

Saat ini posisi Kemenperin perannya sangat sentral untuk melaksanakan keputusan politik presiden sebagai kepala pemerintahan untuk melaksanakan industrialisasi dan hilirisasi. Pun dalam rangka meningkatkan investasi dan peningkatan produksi. Task force yang utama adalah meningkatkan investasi dan produksi. Ini mandat presiden kepada Menteri Perindustrian sampai akhir tahun 2019.

Hanya ada sisa waktu 3,5 tahun untuk merealisasikan apa yg menjadi harapan presiden. Dan publik hanya tahu bahwa di lapangan, pihak yang paling bertanggungjawab adalah Menteri Perindustrian bersama tim kerjanya. (penulis adalah pemerhati masalah sosial,ekonomi dan industri).