Lampaui Target 2017, Workshop e-Smart IKM Diikuti 1.630 Peserta

MEMPERHATIKAN – Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Gati Wibawaningsih (kiri) bersama Ketua Kadin Provinsi DKI Jakarta Eddy Kuntadi (tengah) serta Direktur IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan Kemenperin E. Ratna Utarianingrum (kanan) memerhatikan sepatu Ekuator pada pameran IKM di Kementerian Perindustrian, beberapa waktu lalu. (tubasmedia.com/ist)

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Sebanyak 1.630 industri kecil dan menengah (IKM) telah mengikuti workshop program e-Smart IKM hingga November 2017. Lokakarya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal IKM Kementerian Perindustrian ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada pelaku IKM nasional mengenai pemanfaatan teknologi digital yang dilatih para tenaga ahli dari market place dalam negeri.

“Jumlah tersebut melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2017 sebanyak 1.000 IKM. Kedepannya, diharapkan terus meningkat, di mana tahun 2018 ditargetkan mencapai 4.270 IKM dan tahun 2019 sebanyak 5.240 IKM,” kata Direktur IKM Kimia, Sandang, Aneka dan Kerajinan Kemenperin E. Ratna Utarianingrum di Jakarta, Senin (4/12).

Ratna menyampaikan, total jumlah IKM yang akan mengikuti workshop e-Smart IKM hingga tahun 2019 dapat mencapai lebih dari 10 ribu IKM dan sebanyak 30 ribu produk IKM yang dapat diakses konsumen melalui market place. “Dalam workshop ini, pelaku IKM mendapatkan pelatihan dengan materi fotografi produk serta melakukan transaksi penjualan secara digital,” ujarnya.

Pelaksanaan lokakarya ini bekerja sama dengan market place dalam negeri seperti bukalapak.com dan Blanja.com. Kegiatan ini telah digelar di beberapa kota di Indonesia, di antaranya Padang, Palembang, Sidoarjo, Bandar Lampung, Buleleng, Balikpapan, Medan, dan Makassar.

Ratna menambahkan, Kemenperin terus mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing IKM melalui program e-Smart IKM, yang diharapkan pula akan membantu penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan. “Dengan mendorong para pelaku IKM, terutama mereka yang berada di sentra-sentra agar masuk ke dalam market place, diharapkan dapat memberikan akses pasar yang lebih luas sehingga akan memudahkan pelaku IKM untuk mengembangkan usahanya,” tuturnya.

Lebih lanjut, selain memacu para pelaku IKM nasional agar bias bertransaksi di pasar online seiring dengan perkembangan ekonomi digital dan memperluas akses pemasaran produk-produknya, program e-Smart IKM ini nantinya dapat membantu Ditjen IKM Kemenperin dalam membuat program lanjutan untuk mendukung penumbuhan dan pengembangan IKM di Indonesia ke depannya.

“Guna memperkuat IKM agar selalu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, kami senantiasa mengupayakan berbagai hal dalam mengatasi tantangan utama IKM yang berasal dari modal, bahan baku dan pemasaran,” paparnya.

Terkait permodalan, Kemenperin terus melakukan sosialisasi mengenai Kredit Usaha Rakyat (KUR) di berbagai daerah. Selain itu, Kemenperin juga terus mendukung program pemerintah dalam pembiayaan permodalan IKM dalam bentuk Financial Technology (Fintech) dan berbagai bentuk pendanaan lainnya baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan.

Kemudian, mengenai pasokan bahan baku, Kemenperin juga sedang mengupayakan kemudahan akses bahan baku dan bahan penolong bagi IKM melalui pembentukan Material Center. Sementara itu, terkait dengan pemasaran, Kemenperin telah meluncurkan program e-Smart IKM.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga menyampaikan keyakinannya bahwa program e-Smart IKM mampu meningkatkan penguasaan pasar perdagangan elektronik dari produk-produk asli Indonesia, baik di tingkat domestic maupun global.“Apalagi, saat ini sedang terjadi tren peralihan transaksi dari pasar offline ke pasar online,” ujarnya.

Bahkan, dengan menggunakan teknologi digital untuk promosi produk secara online, para pelaku IKM juga diproyeksi memperoleh keuntungan yang lebih signifikan hingga 80 persen dan menjadi 17 kali lebih inovatif.

Menurut Airlangga, dalam pengembangan teknologi digital di sektor industri, pemerintah Indonesia dan Singapura telah sepakat bersinergi pada tahun depan untuk memasarkan komoditas yang paling laris dan banyak dipasarkan secara lebih luas melalui online, seperti makanan dan minuman.

“Kami akan kembangkan innovation center dan safety food, misalnya inovasi kemasan dan daya tahan. Sehingga memiliki standar produk yang sama agar bias dikirim kepasar ASEAN dan lainnya. Jadi, kami mendorong ini tidak hanya untuk perusahaan besar, tetapi juga IKM,” papar Airlangga.

Material Center Sutera

Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) juga sedang menyusun konsep pembentukan material center (pusat bahan baku) bagi pelaku IKM Tekstil dan Produk Tekstil (TPT). Hal ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan bahan baku impor seperti benang dan kain sutera.

“Untuk itu, sektor hulu dan hilir perlu bersinergi untuk kembali membangkitkan industri TPT kita. Salah satunya industri persuteraan alam nasional, karena Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkannya,” kata Ratna.

Indonesia merupakan produsen sutera terbesar ke-9 di dunia. Adapun daerah yang menjadi basis industri persuteraan alam adalah Sulawesi Selatan (Sopeng, Wajo, dan Enrekang), Jawa Barat (Garut, Sukabumi,Majalaya, Cianjur), Gorontalo, dan Pati (Jawa Tengah).

“Saat ini, Ditjen IKM sedang menyusun konsep pendirian material center IKM yang bersinergi dengan industri tekstil dalam negeri. Sebagai pilot project akan mendirikannya di Semarang untuk komoditi pakaian jadidan batik,” ungkap Ratna. Konsep ini menjadi role model untuk mendirikan material center bahan baku sutera di Indonesia.

Sementara itu, Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyampaikan, sinergi sektor hulu dan hilir sangat penting bagi pengembangan industri persuteraan alam. Hal ini perlu dilakukan sebagai upaya penguatan rantai nilai industri, sehingga kebutuhan bahan baku dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri dan stabilitas harga bahan baku dapat dikendalikan.

“Salah satu contoh sinergi yang telah dilakukan dalam rangka pengembangan IKM tenun di Timor Tengah Selatan (TTS),” ujarnya. Pada bulan Mei 2017, Ditjen IKM telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian Pertanian dan Bupati TTS dalam rangka penyediaan bahan baku kapas bagi IKM Tenun di TTS.

“Komitmen ini sudah berjalan dan pada awal November telah dilakukan pemanenan kapas untuk yang pertama kalinya dan diuji coba untuk produksi bahan baku benang untuk kain tenun. Kami berharap hal serupa dapat dilakukan juga untuk pengembangan industri persuteraan alam ini,” ucap Gati. (ril)

Berita Terkait

Komentar

Komentar