Mardani Ali Sera Mau Ganti Sistem Negara???

Oleh: Sabar Hutasoit

SETIDAKNYA Mardani Ali Sera (kader PKS) dan Ismail Yusanto (tokoh HTI) yang selalu menyuarakan agar pada Pilpres 2019, selain mengganti presiden, juga mengganti sistem negara.

Mardani dan Ismail saat menyuarakan keinginnya selalu dengan mengepalkan tangan dan menyampaikan kalimat seperti ini; Bismillahirrahmanirrahim, 2019 Ganti Presiden (Mardani), Ganti Sistem (Ismail), keduanya kemudian takbir, Allah Akbar.

Bagi kita dan bagi siapapun, untuk mengganti pemimpin saat pesta demokrasi, sah-sah saja sebab selera para konstituen tidak bisa sama dan tidak bisa dipaksakan.

Hal yang sangat wajar bila ada suara yang menyatakan ganti presiden, ganti gubernur atau ganti walikota dan sebagainya. Dan suara-suara seperti itu teramat wajar terdengar saat-saat ada pemilihan pemimpin, yang penting adalah pergantian itu harus dilakukan melalui jalur yang tepat.

Jangan main curang, jangan main belakang, jangan menghalalkan segala cara, akan tetapi bertandinglah secara sportif dan damai, sehingga jika salah satu calon itu terpilih dan menang, menanglah dia secara sportif dan jika kalah, ya kalahlah secara sportif juga.

Nah, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah, desakan Mardani dan Ismail, selain mengganti presiden, juga harus mengganti sistem kenegaraan Republik Indonesia yang sah berazaskan Pancasila lengkap dengan UUD 45-nya.

Mardani bersama grupnya sama-sama ingin ganti sistem, ganti dasar negara. Yang satu ingin ganti Pancasila dengan negara Islam, yang satu lagi ingin mengganti Pancasila dengan komunisme.

Bagi sebagian besar rakyat Indonesia, NKRI, Merah Putih dan Pancasila serta UUD 45 sudah harga mati. Tak bisa lagi ditawar lagi kendati gerakan aksi Ganti Sistem yang menunggangi aksi #2019GantiPersiden, ,asih terus disuarakan. Bahkan belakang ini, Neno Warisman ikut-ikutan mempopulerkan hastag “Ganti Presiden, Ganti Sistem”.

Besar dugaan, karena yang menunggangi hastag Ganti Presiden  menyuarakan ganti sistem adalah petinggi HTI Ismail Yusanto, sebagai organisasi terlarang, sama dengan PKI, maka upaya mengganti sistem tersebut mengarah ke ideologi makar khilafah atau sama dengan ideologi komunisme.

Tampaknya bagi siapa saja yang mencintai negeri ber-Pancasila ini, tidak rela dan tidak mau negeri ini dirusak atau dipecah-belah oleh segelintir orang hanya demi kepuasan kelompoknya.

Tidak salah jika tulisan ini mengajak semua pihak bersatu, bergandengan tangan melawan siapa saja yang ingin memporak-porandakan negara yang persatuan dan kesatuannya tidak diragukan lagi.

Soal ada ketidakpuasan sekelompok orang kepada si pemimpin, silakan saja, tapi dijaga agar saat melampiaskan ketidakpuasan itu jangan sampai bermuatan makar, karena berlawanan dengan hukum yang sudah kita sepakati bersama. Indonesia bukan negara agama. (penulis seorang wartawan)

 

Berita Terkait

Komentar

Komentar